Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Rizky Aulia Fitri,
2018




M. Iqbal, S.H., M.H
Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, huruf a menyebutkan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana penambangan emas secara liar di Kabupaten Pidie.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas yang dilakukan secara liar, hambatan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan emas secara liar dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas secara liar.
Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas yang dilakukan secara liar ialah melakukan tindakan preventif dan represif. Hambatan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan emas secara liar ialah adanya oknum yang membekingi para pelaku tindak pidana penambangan emas secara liar, kemudian kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan krisis ekonomi sebagian masyarakat yang membuat masyarakat melakukan penambangan emas secara liar, lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penambang emas secara liar. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas secara liar ialah meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum, meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, memberikan penyuluhan hukum serta melakukan razia secara rutin.
Disarankan kepada semua pihak baik dari pihak Kepolisian atau Instansi terkait lainnya untuk lebih sering melakukan razia terhadap penambang-penambang guna meminimalisir terjadinya tindak pidana penambangan secara liar, serta meningkatkan koordinasi antar instansi seperti melakukan pertemuan secara berkala guna membahas permasalahan yang menyangkut penanganan penegakan hukum terhadap penambangan emas secara liar.

Tidak Tersedia Deskripsi