Electronic Theses and Dissertation

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan
Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh
Sakafa Guraba
i


Dahlan
2

Sri Walny Rahayu
1

ABSTRAK
3
Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu Pidana penjara selama waktu
tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. aturan perbarengan tindak
pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP dan ada syaratnya yaitu
ancaman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.. Pemidanaan
terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak
berkenaan dengan ketentuan KUHP.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan
prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di
Indonesia, serta Untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam
pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di
Provinsi Aceh.
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan
tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasilhasil

penelitian yang berwujud laporan. Data-data tersebut dianalisis dengan
metode kualitatif.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam
KUHP. Dalam putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana
penjara lebih dari 20 tahun. Hal tersebut terjadi kumulasi pidana penjara yang
harus dijalani berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap
perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan
Abdullah Bin Zakaria.
Penerapan Concursus akan mewujudukan kepastian hukum didalam
proses pemidanaan seorang terdakwa. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak
terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana dapat menerapkan ketentuan

1
2
3
Mahasiswa
Ketua Komisi Pembimbing
Anggota Komisi Pembimbing


mengenai perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana pencuian uang dan
tindak pidana narkotika.

Kata kunci: Asas legalitas, Kepastian Hukum, Pemberhentian.



































ii



THE FUNCTION OF PROCEDURAL LAW IN FULFILLMENT THE HEAD
OF HOUSE OF REPRESENTATIVE
(A Study Case on The Replacement of Setya Novanto and Dismissal Of Fahri
Hamzah)
By
Fhadilah Eka Pratiwi

Eddy Purnama
iii


Husni Jalil

ABSTRACT
6
5
4
The procedural law in fulfillment the head of house of representative
contained in UU. No. 17 Tahun 2014 and Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014.
According to the principle of legality, administration of the constitutional state
require legal certainty and equal treatment. Fulfillment the head of house of
representative on Setya Novanto and Fahri Hamzah not following the same
procedural.
This study aims to observe the procedural law for the filling of the head
position for the House of Representatives pursuant to the laws and regulations,
and to examine any juridical consequences of the defect of such procedural law
for the filling of the head position for the House of Representative.
To achieve such aim, the researcher used normative legal research
method by examining the principles of positive law related to the filling of the
head position for the House of Representative. The data used in this research is
secondary data which include official document, books, and the research report.
The data were analyzed by qualitative method.
Based on the studies that have been carried out, it is proven that the decision of
the Banda Aceh High Court is not in accordance with the provisions stipulated in the
Criminal Code. In the ruling Abdullah Bin Zakaria had to serve a prison sentence of
more than 20 years. This happened a cumulation of imprisonment that must be carried
out based on the Decision of the High Court of Banda Aceh on the crime of narcotics and
the crime of money laundering committed by Abdullah Bin Zakaria.
The application of the Concursus will manifest legal certainty in the process of
prosecuting a defendant. Therefore it is expected that the relevant parties included in the
Criminal Justice System can apply the provisions concerning the increase in criminal
acts in the crime of money laundering and narcotics crime.
Keywords: dismissal process, principle of legality, rule of law.

4
5
6
Student
Chairman of Supervising Committe
Member of Supervising Committe

Tidak Tersedia Deskripsi