Electronic Theses and Dissertation

KEWENANGAN KEJAKSAAN DA LAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)
Mardiyah
Dahlan
Azhari
ABSTRAK
Perkawinan dapat di batalkan jika syarat-syarat tidak terpenuhi saat melangsungkan perkawinan. Pembatalan iru berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan dapat diajukan oleh salah satu dari pasangan yang bersangkutan, atau pun anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas. Selam itu, jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang yang sama juga berhak mengajukan permohonan pembatalan. Kewenangan tersebut diatur juga dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004. Namun sampai saat ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Besar belum pemah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ketika menemui permasalahan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) alasan kejaksaan hampir tidak pemah melaksanakan kewenangan dalam pembatalan perkawinan, 2) akibat hukum yang timbul bagi kejaksaan ketika tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan yang telah diputus tidak sah oleh pengadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan {field research), dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara para responden dan informan, sedangkan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini mengungkap bahwa, 1) Alasan kejaksaan tidak pernah mengajukan permohonan adalah karena anggapan bahwa tidak adanya penjelasan khusus mengenai hal itu, kemudian perbedaan persepsi oleh lembaga peradilan menyikapi kewenangan jaksa tersebut. Selain itu, adanya kendala internal yang meliputi faktor pengetahuan dan moral dari penegak hukum dan kendala eksternal berupa kurangnya partisipasi masyarakat. 2) Tidak dilakukan pembatalan perkawinan oleh kejaksaan karena tidak membawa akibat hukum bagi Kejaksaan atau Jaksa itu sendiri, namun berdampak terhadap status suami istri dan anak di mata hukum.
Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing
Disarankan agar, penegak hukum dapat merninimalisir setiap kendala dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Kabupaten Aceh Besar, agar terjadi kesamaan visi dan misi dalam penegakan hukum sehingga tidak dijumpai perbedaan persepsi tentang kewenangan jaksa mengenai pembatalan perkawinan. Selain itu, supaya peran jaksa dalam pembatalan perkawinan lebih efektif, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan dan kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan.
KataKunci : Kewenangan kejaksaan, Pembatalan perkawinan
THE PROSECUTION OFFICE’S A UTHORITY IN APPLYING FOR MARRIAGE CANCELLATION (A Research Conducted in Aceh Hesar)
Mardiyah Dahlan
Azhari*
ABSTRACT
A Marriage can be cancelled if its requirement is not fidjilled while applying for marriage. The cancellation is based on Article 22 of the Act Number 1, 1974. It cam be applied by one of the couples, or by a kin of family in a vertical up bloodline. Apart from that, a prosecutor might have similar right in applying the cancelation of marriage that is based on Article 26, of the aforementioned Act. The power is also regulated in Article 30 verse (2) of the Act Number 16, 2004. However, nowadays, the Prosecution Office of Aceh Besar has not been applying the application of marriage when facing the problem.
This research aims to know: 1) The reasons of the office that has never been conducting its authority in cancell mg the marriage, 2) the legal consequence arising for the office when not applying the marriage cancellation towards a marriage that has been decided not valid by the court.
This is field research, by using a juridical empirical approach. The source of primary data derived from interviewing respondents and information. While secondary data comprise of primary, secondary and tertiary legal sources. The data obtained then analyzed using qualitatively.
The research shows that, 1) The reasons for the Prosecution Office that has never been applying is due to the reason that there is no special explanation regarding the matter and there is different perception amongst courts in responding the power of the prosecution office. In addition, there are obstacles that comprise of the knowledge and morality of law enforcers and external obstacles are lack of people participation on the matter. 2) The reason for not calling the marriage by the Prosecution Office or the prosecutor but it has implication over wife and children.
It is recommended that law enforcers should minimize every constraint in making the marriage cancellation application in Aceh Besar District; hence there is a common goal and aims in imposing law. Thus there is no different perception on the authority had by the Public Prosecution Office regarding the Application Cancellation of Marriage. Besides making the role of the Public Prosecution Office in making the application of cancellation of Marriage to be more effective, it should be further ruled regarding the position of the Public Prosecution Office.
Keywords: Public Prosecution Office Authority-, Marriage Cancellation
** Chairman of Supervising Committee
*** Member of Chairman of Supervising Committee

Tidak Tersedia Deskripsi