Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ETNONASIONALISME MANTAN ANGGOTA GAM DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PERIODE 2009 – 2014 DALAM PERUMUSAN QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH
Pengarang
Kharinda Rizky - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1110103010098
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201
Penerbit
Banda Aceh : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA., 2017
Bahasa
Indonesia
No Classification
1
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
KHARINDA RIZKY
2017
Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009
– 2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(Radhi Darmansyah., M.Sc) (xii,62),pp.,bibl,.App.
Etnonasionalisme merupakan salah satu bentuk dari nasionalisme dimana daerah/etnis memperoleh kebenaran politik dari negara asalnya. Pasca damai Aceh memiliki kekhususan yakni berhak membuat bendera dan lambang sendiri, hal ini juga sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun
2013 menetapkan bulan bintang sebagai bentuk dari bendera Aceh yang notabennya adalah bendera GAM. Setelah disahkan Qanun bendera dan lambang Aceh ini menuai kontroversi pasalnya bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun
2007 tentang Lambang Daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etnonasionalisme mantan anggota GAM di DPRA Periode 2009-2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Etnonasionalisme dan Teori Sistem Politik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah Teknik Purposive Sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan rasa etnonasionalisme GAM pada anggota DPRA, khususnya mantan anggota GAM sangat berimplikasi terhadap pemikiran dan output yang dihasilkan oleh DPRA. Bendera Aceh berbentuk bulan bintang merupakan manifestasi dan pengejawantahan dari nilai etnonasionalisme. Besarnya pengaruh etnonasionalisme tersebut membentuk sebuah pemikiran kolektif DPRA. Pertentangan terhadap PP Nomor 77 Tahun
2007 justru dianggap sebagai peraturan yang keliru, karena cacat pada proses formil pembuatan peraturan yang berkenaan dengan Aceh.
Kata Kunci: Etnonasionalisme, Qanun Bendera dan Lambang Aceh,GAM, DPRA
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KEEFEKTIFAN PENGAWASAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH ) (Rizki Hafnida, 2024)
PRO DAN KONTRA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG PROVINSI ACEH (KAJIAN TERHADAP TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN) (Rudi Ramadhani, 2015)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUNDANGAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG OLEH PEMERINTAH ACEH (Muhammad Suhendra , 2016)
MOTIVASI MANTAN KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2014 - 2019 (Muliawati, 2014)
KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH (SUATU KAJIAN TERHADAP PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) (Syahnaz Oriza K, 2017)