Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Komisi Informasi merupakan salah alternatif penyelesaian sengketa informasi di
luar pengadilan. Dalam menangani kasus informasi publik, ada dua pihak yang
akan disidangkan. Penerapan bentuk komunikasi yang tepat dianggap perlu untuk
pencapaian tujuan akhir. Tentu saja membutuhkan komunikasi mediasi yang tepat
agar mendapatkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu maka
dalam pembahasan ini, difokuskan pada dua rumusan masalah tentang
implementasi komunikasi mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik
pada sidang Komisi Informasi Aceh dan hambatan yang dihadapi dalam
mengimplementasikan komunikasi mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi
publik pada sidang Komisi Informasi Aceh. Penelitian ini bersifat kualitatif yang
berbasis penelitian lapangan (Field Research) dengan mewawancari ketua dan
anggota KIA, pihak pemohon dan pihak termohon dalam sengketa informasi di
KIA. Selain itu, juga dengan mengumpulkan dokumentasi terkait dengan masalah
yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi mediasi
dalam penyelesaian informasi publik oleh para komisioner KIA sudah baik dalam
memediasi karena menggunakan komunikasi yang mudah dipahami dan tidak
bertele-tele dalam penjelasannya. Komunikasi yang digunakan oleh pihak KIA
sudah terstruktur yang tidak melewati batas-batas dari pokok sengketa, atau tidak
keluar dari kerangka dari format yang sudah ditetapkan. Anggota komisioner ada
yang sangat tegas dan benar-benar fokus serta tidak hanya sekedar menyelesaikan
persidangan akan tetapi juga berupaya memberikan edukasi kepada termohon dan
permohon berupa menjelaskan dengan menggunakan komunikasi yang baik dan
mudah dimengerti. Beberapa kendala KIA dalam menyelesaikan sengketa
informasi publik, di antarnya: belum adanya tata cara persidangan jarak jauh, hal ini
menyebabkan beberapa kasus yang masuk ke KIA, yang seharusnya dapat
diselenggarakan melalui sidang jarak jauh tetapi tidak dapat dilaksanakan belum
adanya keputusan, belum ada keputusan dari Komisi Informasi Pusat yang
mengatur persoalan regulasi, aturan tentang tata cara pemeriksaan setempat atau
prosedur belum diatur oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Aceh belum
memiliki staff ahli atau tenaga ahli, rendahnya pemahaman UU KIP oleh Badan
Publik, pemahaman ilmu komunikasi masih kurang dan penerapannya juga belum
berjalan dengan maksimal, dan masih sering terjadinya molor waktu dari jadwal
yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Komunikasi Mediasi, Sengketa Informasi Publik, dan Komisi
Informasi Aceh

Tidak Tersedia Deskripsi