IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL


Pengarang

MAYA PERMATASARI - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1303101010115

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2017

Bahasa

Indonesia

No Classification

155.92

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)


MAYA PERMATASARI,
2017
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PEMULIHAN
PEREMPUAN KORBAN KONFLIK
ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v, 52) pp., bibl., app.





Konflik Aceh yang terjadi selama 32 tahun mengakibatkan banyak
penduduk sipil yang menjadi korban khususnya perempuan yang mengalami
dampak luar biasa dari konflik tersebut, pasca konflik para perempuan korban
konflik Aceh juga masih menemui masalah yaitu belum efektifnya pemulihan
untuk perempuan korban konflik Aceh sebagaimana dimuat dalam Convention on
Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Basic Principles and
Guidelines, Security Council Resolution 1820 dan Security Council 1325.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemulihan yang pemerintah
berikan untuk perempuan korban konflik Aceh pasca konflik sesuai dengan
hukum internasional dan mengetahui kendalanya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengolah dan
menggunakan data-data yang berkaitan dengan korban konflik Aceh dan Hak
Asasi Manusia untuk perempuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer melalui penelitian kepustakaan. Adapun data primer yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier, serta bahan hukum primer lapangan sebagai
bantuan data dan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa belum efektifnya perlindungan yang
pemerintah berikan kepada perempuan korban konflik Aceh pasca konflik dan
belum sejalan dengan Convention on Elimination of Discrimination Against
Women yang telah pemerintah ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women), Basic Principles and Guidelines, Security
Council Resolution 1820 dan Security Council 1325, kurang efektifnya pemulihan
ini disebabkan kendala political will yang buruk serta kurangnya keterlibatan
perempuan saat proses perdamaian dan pemulihan.
Disarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan keadaan
perempuan korban konflik Aceh pasca konflik dengan efektif dan tepat
menerapkan pemulihan sesuai Hukum Internasional yang berlaku dan lebih
memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku daripada mengembangkan
political will yang buruk. Serta merangkul perempuan untuk lebih terlibat dalam
proses pemulihan korban konflik Aceh khususnya perempuan.
(Lily Husni Putri, S.H., LL.M.)

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK