Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGALIHAN SECARA PAKSA PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUD…

Azahra Nafilah Faradita

Semua negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya berdasarkan Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, Belarusia melakukan tindakan pengalihan secara paksa terhadap pesawat udara Ryanair Flight 4978 dalam penerbangan Yunani menuju Lithuania demi menangkap seorang jurnalis sekaligus aktivis pro-oposisi asal negara tersebut berdasarkan Pasal ini. Namun, pengalihan secara paksa terhadap pesawat udara juga merupakan salah satu bentuk kejahatan pembajakan pesawat udara (hijack…

IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENU…

DARA RIZKI FADILLAH

ABSTRAK IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pemasungan di Kabupaten Aceh Besar) (viii,104) pp.,bibl., tabl., Dr. M. Ya’kub Aiyub Kadir, S.Ag, LL.M. Penyandang disabilitas mental adalah salah satu kelompok yang paling terpinggirkan di Indonesia dan bahkan di dunia. Mereka rentan mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Atas dasar ini, hukum internasional telah mengeluarkan atura…

TINJAUAN HUKUM RELEASE AND DISCHARGE AGREEMENT DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI OL…

NIDA WAFIQAH

Sumber hukum nasional tentang hukum udara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Dalam hukum internasional terdapat dalam Konvensi Montreal 1999 yang mengatur terkait tanggung jawab pengangkut terkait ganti kerugian. Namun, pada prakteknya timbul syarat penandatanganan Release and Discharge Agreement dalam pembayaran kompensasi kecelakaan pada korban seperti yang terjadi pada kasus …

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG PESAWAT UDARA AKIBAT H…

NONONG NADYA RIZQA

ABSTRAK Nonong Nadya Rizqa, TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG PESAWAT UDARA AKIBAT HIJACKING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Germanwings Flight 9525) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 63) pp., tbl., bibl., Rosmawati, S.H., M.H. Konvensi Warsawa 1929 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat, bagasi atau kargo penumpang yang menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan dalam melakukan penerbangan int…

IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU D…

MAYA PERMATASARI

MAYA PERMATASARI, 2017 ABSTRAK IMPLEMENTASI PEMULIHAN PEREMPUAN KORBAN KONFLIK ACEH PASCA KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp., bibl., app. Konflik Aceh yang terjadi selama 32 tahun mengakibatkan banyak penduduk sipil yang menjadi korban khususnya perempuan yang mengalami dampak luar biasa dari konflik tersebut, pasca konflik para perempuan korban konflik Aceh juga masih menemui masalah yaitu belum efektif…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KO…

CUT LIZA ZULAINI

ABSTRAK CUT LIZA ZULAINI, 2017 TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Tinjauan Kasus Laos) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( viii, 60) pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum. Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai tata cara dan metode berperang, termasuk ketentuan mengenai penggunaan senjata dalam berperang. Tujuannya ialah agar dapat membatasi penggunaan senjata oleh sua…

KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYADAPAN …

VERA YANTI ARTEGA

KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penyadapan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013) Vera Yanti Artega* Adwani** Sanusi Bintang*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Hubungan internasional yang sudah terjalin tersebut pada suatu waktu juga bisa menimbulkan permasalahan, hal ini karena ada para pihak yang melakukan pelanggaran dan tindakan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 T…

Ida Tutia Rakhmi

ABSTRAK IDA TUTIA RAKHMI, IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN 2015 PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM Sophia Listriani, S.H., LLM Anak merupakan anugerah dalam keluarga dan selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak an…

PELANGGARAN PESAWAT DORNIER 328 DI WILAYAH UDARA INDONESIA MENURUT HUKUM INTE…

Muhammad Reza Pahlepi

Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa setiap pesawat udara negara (state aircraft) anggota Konvensi Chicago 1944 dilarang melakukan penerbangan di wilayah udara negara lain tanpa izin. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa pesawat udara negara asing yang hendak melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesi…


    SERVICES DESK