Electronic Theses and Dissertation

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/PN-BNA TENTANG NON-
EXECUTABLE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 87)pp.,app.,bibl
yh
(vi, 57),pp.,bibl.
ABSTRAK
Muhammad Fauzan,
2017
Ilyas, S.H., M.Hum.
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum
adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam
studi kasus ini pada putusan perkara No. 34/Pdt.G/2009/PN-BNA adalah karena adanya
pengambilan tanah untuk kepentingan umum, yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut juga termasuk dalam
perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini pihak penggugat telah menempuh segala upaya
hukum yang ada, guna memulihkan kerugian yang diderita dan berada pada pihak yang
menang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan oleh karena amar putusan
tersebut pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi namun eksekusi tersebut
dinyatakan tidak dapat dilakukan (non executable).
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui alasan dan
pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi
terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable serta
pencapaiannya pada tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam
masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dilakukan
dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap adalah karena tidak adanya amar putusan pada Mahkamah Agung yan g
menetapkan besarnya prestasi yang harus dibayar tergugat walaupun dihukum secara
tanggung renteng dan demi memberikan kepastian hukum, prestasi harus ditetapkan berapa
besarnya sehingga eksekusi yang dimohonkan tidak dapat dijalankan (non executable). Upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan
non-executable adalah yang pertama dengan mengajukan gugatan baru kembali kep ada
Pengadilan Negeri meskipun bersinggungan dengan asas nebis in idem dan yang kedua
dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan
Hakim dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam
masyarakat adalah sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya
oleh karena itu menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.
Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum memutuskan
penetapan pada permohonan eksekusi dapat mempertimbangkan besaran kewajiban atau
prestasi yang harus dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng atau dibagi rata
dengan dicantumkan nilai masing-masing yang harus dibayar walaupun besaran kewajiban
dalam amar putusan tidak dicantumkan sebelum menetapkan sebuah permohonan eksekusi
tidak dapat dijalankan (non executable), oleh karena permohonan eksekusi atas dasar putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Tidak Tersedia Deskripsi