Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
YENNI JUNIATI
SIMANJUNTAK
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
2017
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(v,67). Pp., bibl.,app.
(Nursiti,S.H.,M.Hum.)
Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengatur tegas mengenai keadilan restorative justice dan
diversi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan dan
pemidanaan sebagai jalan akhir dan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak juga ditegaskan bahwa anak wajib diupayakan diversi.
Namun pada putusan nomor 57/Pid.sus/2014/Pn-Adl, seorang anak berumur 17
tahun atas nama Anjasmara Torada terdakwa tidak mendapatkan haknya sama
sekali untuk diupayakan diversi, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan putusan oleh
majelis hakim yang tidak tepat dalam perkara ini. Dan menjelaskan putusan hakim
yang dinilai tidak memperhatikan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penilitian ini bersifat studi kasus apabila dilihat dari tujuannya termasuk
dalam penilitian hukum normative (normative legal research). Bahan yang
digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan
maksud memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu melalui
serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan
dengan objek pelitian. Sedangkan alat penilitian yang digunakan adalah studi
dokumen yang merupakan dokumen-dokumen hukum berupa putusan pengadilan
yang berkaitan dengan kasus yang teliti.
Hasil penilitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memutuskan
pidana penjara tidak tepat dalam perkara ini, karena terdakwa masih tergolong
anak–anak seharusnya anak tersebut di rehabilitasi. Demikian pula Hakim dinilai
tidak memperhatikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana
terdakwa seharusnya mendapatkan haknya untuk diupayakan diversi serta
terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk ditahan di ruang pelayanan khusus
anak. Berdasarkan putusan nomor 57/Pid.Sus/2014/Pn-Adl terdakwa ditahan
dalam tahanan Rutan dan tidak dibedakan dengan orang dewasa. Masa penahanan
terdakwa juga dinilai sudah melebihi 50 hari sebagai mana telah ditentukan
dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara anak
hendaknya memperhatikan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
lebih memahami masalah anak, serta mempertimbangkan keadaan sosial anak dan
harus menggali terlebih dahulu pendapat, penilaian serta pertimbangan dari LPKS
agar anak mendapatkan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh pemerintah.

Tidak Tersedia Deskripsi