Electronic Theses and Dissertation

i
ABSTRAK
Novi Niazari, Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar
2017 (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,68) pp.,bibl.,tabl.
(Tarmizi, S.H., M.Hum)
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai Tindak Pidana Pungutan
Liar dan pengaturan mengenai pungutan liar juga terdapat di dalam Pasal 368, 423,
dan 425 KUHP yang melarang seseorang atau penyelenggara Negara melakukan
segala pungutan yang tidak di atur dalam perundang-undangan . Dalam pelaksanaan
pemberantasan pungutan liar pemerintah membentuk Perpres Nomor 87 Tahun 2016
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar untuk memberantas Pun gutan Liar.
Namun kenyataannya praktik pungutan liar masih terjadi. Pungutan liar ini hanya
merupakan sebuah istilah dalam kehidupan sehari-hari dan harus dipersamakan
dengan suatu tindak pidana pemerasan, penipuan dan bahkan korupsi. Tindak pidana
pungutan liar ini sangat meresahkan masyarakat, hal ini dikarenakan dampak dari
tindak pidana ini langsung dirasakan oleh masyarakat .
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan
seseorang melakukan pungutan liar, kendala yang dihadapi dalam proses
pemberantasan tindak pidana pungutan liar dan upaya penanggulangan tindak pidana
pungutan liar di Kota Banda Aceh.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang
bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data
primer melalui wawancara dengan informan dan responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak
pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi guna untuk
menambah penghasilan, adanya kesempatan dalam melakukan perbuatan tersebut
dikarenakan lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kesadaran hukum dari oknum
pelaku pungutan liar, mentalitas kedisiplinan penyelenggara negara yang kurang baik,
penyalahgunaan wewenang dan kebiasaan yang tidak baik yang bersumber dari
lingkungan masyarakat yang dapat memberikan kesempatan dan memberikan contoh
yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat. Kendala dalam memberantas pungutan
liar yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberantas pungutan liar,
banyaknya penyelenggara negara dan mayarakat yang tidak mau memahami dan
mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga pungutan liar masih saja terus
terjadi. Adapun upaya yang dilakukan dalam memberantas pungli yaitu dengan
menggunakan strategi pre-emptif (pembinaan), preventif dan represif.
Disarankan dalam memberantas pungutan liar diperlukan adanya kerja sama
tim dan kefokusan kerja yang maksimal dari seluruh anggota satgas saber pungli dan
diharapkan sistem pengawasan dalam pelayanan publik harus di tingkatkan lagi

Tidak Tersedia Deskripsi