ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PI…
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur sipil dan militer. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara koneksitas yang melibatkan kedua unsur tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) men…
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (SUATU PENELITIAN DI SATUAN TUGAS S…
i
ABSTRAK
Novi Niazari, Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar
2017 (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,68) pp.,bibl.,tabl.
(Tarmizi, S.H., M.Hum)
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai Tindak Pidana Pungutan
Liar dan pengaturan mengenai pungutan liar juga terdapat di dalam Pasal 368, 423,
dan 425 KUH…
PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO…
MUHARRIR
2016
ABSTRAK
PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA
( SUATU KAJIAN PADA UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI )
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 56) , pp., bibl., app.
( Prof. Dr. Adwani, SH., M.Hum)
Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Peme…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya