Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
NIA JUWIFA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
2017 NEGERI KALIANDA NOMOR 15/PID.SUS-
ANAK/2016/PN.Kla TENTANG TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v. 65) pp, bibl, app.
(MAHFUD, S.H., LLM.)
Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana) bahwa setiap putusan harus memuat secara lengkap unsur-unsur pasal
yang menjadi dasar hukum disertai dengan keadaan yang memberatkan dan
meringankan. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor
15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla tersebut Hakim tidak lengkap dalam
mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai putusan pemidanaan
yang tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP, menganalisis tujuan pemidanaan
terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis mengenai tidak tercapainya
nilai-nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan yang merupakan tujuan
hukum.
Penelitian ini bersifat preskriptif dan merupakan penelitian hukum
normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, kamus dan seterusnya.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara content of analysis.
Surat putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-
ANAK/2016/PN.Kla tidak memenuhi unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP
yaitu Hakim tidak menguraikan pertimbangan secara lengkap terhadap unsur -
unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa sehingga tidak dapat diketahui apakah
semua unsur terpenuhi sesuai dengan perbuatan terda kwa. Pidana penjara yang
dijatuhkan terhadap terdakwa anak selama 8 (delapan) bulan disertai dengan tidak
menyinggung mengenai undang-undang anak menyebabkan tidak tercapainya
tujuan pemidanaan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan yang dijatuhkan terhadap
terdakwa tidak mencapai nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
yang merupakan tujuan hukum karena anak tidak sepenuhnya bersalah dalam
kasus tersebut.
Untuk itu diharapkan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan putusan
harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila pelaku dalam kasus tersebut
seorang anak maka seharusnya menerapkan undang-undang yang berkaitan
dengan anak yang dapat sepenuhnya memikirkan yang terbaik bagi anak.

Tidak Tersedia Deskripsi