Electronic Theses and Dissertation

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Muhibuddin*
Mahdi Syahbandir**
M. Nur Rasyid***

ABSTRAK
Kajian terhadap penerapan pada pasal 45A Ayat (2) huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Khususnya berkenaan dengan Pembatasan Upaya Hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah yang berupa obyek Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek yang menarik dan penting.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembatasan upaya hukum terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala daerah, selain dari itu untuk mengetahui apakah pembatasan Kasasi terhadap perkara Tata Usaha Negara yang Objek Gugatannya berupa Keputusan Kepala Daerah dalam kaitannya dengan tindakan diskriminasi pelanggaran terhadap hak masyarakat.
Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data yang tersedia di perpustakaan (library research) atau mengkaji data-data yang ada di perpustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui literatur kajian ilmiah. Data tersebut dikumpulkan, diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian diolah dengan mengunakan metode deduktif selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama : Penerapan pasal 45 A Ayat 2 Huruf C Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut mencederai keadilan setiap warga negara yang belum menemukan keadilan karena telah dibatasi hak konstitusionalnya pada tingkat kasasi, Kedua : Pembatasan upaya hukum terhadap keputusan kepala daerah merupakan pelanggaran terhadap keadilan bagi warga negara, hal ini dikarenakan telah mengurangi hak warga negara dalam menggunakan upaya hukum yang terdiri dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ketiga : Pembatasan upaya hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah tidak mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Diharapkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia memiliki keseragaman pemahaman terkait pembatasan upaya hukum ini dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara, dapat dijadikan referensi oleh Pemerintah dalam merumuskan Undang-undang pada masa yang akan datang dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara.

Kata Kunci : Pembatasan, Upaya Hukum, Keputusan, Pejabat Daerah?
JURIDICAL REVIEW ON THE LIMITATION OF SUPREME COURT
APPEAL IN A CASE TOWARDS A HEAD OF REGION’S DECISION

Muhibuddin*
Mahdi Syahbandir**
M. NurRasyid***

ABSTRACT
A review on Article 45 (2) point C of the Act Number 5, 2004 on the Supreme Court Especially relating to the Limitation of Law Effort on the Decision of Head District Decision of the Object of Civil Administrative State has been in accordance with the existing laws is an important and interesting object.
This research aims to know a law consideration of judge or law makers towards the legal effort of its claim object of the Head of District Decision, apart from that it aims to know whether the limitation of the appeal to the Supreme Court towards the dispute of Civil Administrative court which the claim object is the Head District Decision in relation to discrimination action against people rights.
Based on the scope and the problems identifications, this is juridical normative research.The sources data are available in libraries or explores the data provided at the library.The sources used are primary data obtained trough literature review. The data is collected, classified and arranged in the forma of narrative, then analyzed through deductivemethod and then analyzed using qualitative approach.
The research shows that, firstly: the application of Article45 A verse 2 Point C of the Supreme Court Act is not fair towards every citizen that has not been finding justiceas it has been limited its constitutional rights at the supreme court appeal.Secondly: the limitation on Civil Administrative State towards the head of region is a violation towards the rights as it reduces their rights in using the rights of appeal, and judicial review. Thirdly: the limitation on Civil Administrative State towards the head of region is not reflecting well legal drafting principles.
It is recommended that the Head and the Judges of the Civil Administrative court across Indonesia has similar view on the limitation in terms of providing law certainty hoped that it can be a reference by the Government in order to provide justice for the citizens.

Keywords: Limitation, Legal efforts, Decision, Head Districts

* Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School
** The Head of Supervision Commission
*** The Member of Commission

Tidak Tersedia Deskripsi