Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

RIZKI ZAUFAN,
2017

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SIGLI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Zainal Abidin, S.H,.M.Si,.M.H
(xii,54).Pp.,bilb,.app
Kondisi tata ruang Kecamatan Kota Sigli selama ini masih banyak
permasalahan yang mengesankan wilayah ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut
belum maju dalam hal pengembangan kawasan tata ruangnya.Terbukti dengan
masih banyaknya pedangang kaki lima yang berjualan di sembarangan tempat,
kawasan pasar yang masih belum teratur,masih banyaknya bangunan illegal,
masih kurangnya perawatan terhadap taman-taman kota dan masih banyak
masalah lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan
pemerintah Kabupaten Pidie dalam perbaikan tata ruang di wilayah Kecamatan
Kota Sigli serta apa yang menjadi kendala pemerintah dalam menerapkan
kebijakan terkait dengan perbaikan tata ruang tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data yang
diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan
dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks,
peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara
pengumpulan data dilokasi penelitian dan mewawancarai para informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie telah
melahirkan beberapa kebijakan terkait dengan masalah perbaikan tata ruang ini.
Hadirnya kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam bentuk qanun nomor 5
tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan terobosan
baru yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tata ruang yang ada di
Kecamatan Kota Sigli. Selanjutnya pembentukan tim terpadu dan pembuatan
master plan Kota Sigli menjadi terobosan pemerintah dalam hal pembangunan
kawasannya. Namun terdapat beberapa kendala pemerintah dalam
mengimplementasi beberapa kebijakan tersebut diantaranya belum tersusunnya
rencana detail tata ruang, anggaran yang terbatas, dan kedasaran dari masyarakat
yang masih rendah dalam menjaga lingkungan kawasan perkotaan.
Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie terus berupaya memaksimalkan
penerapan kebijakan terhadap perbaikan tata ruang yang ada di wilayah
kecamatan Kota Sigli. Dengan telah di bentuknya tim terpadu maka pemerintah
harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam hal
pengawasan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan tatanan kota menjadi
rusak. harus cepat tersusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang langsung
menyentuh terhadap pembangunan tata ruang kawasan kecamatan Kota Sigli
dengan di dukung oleh anggaran yang memadai sehingga proses pembangunan
tata ruang tersebut terlaksana dengan baik. dan kemudian kesadaran dari
masyarakat sendiri harus ada, karena tanpa adanya dukungan langsung dari
masyarakat maka proses perbaikan tata ruang tersebut tidak akan membuahkan
hasil yang positif.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, dan Tata Ruang Kota

Tidak Tersedia Deskripsi