Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

FADLUN RIZA, PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN
ACEH BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015

2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 58), pp.,bibl.

(Kurniawan, S.H.,LL.M)
Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah
Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi
perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal
tahun anggaran 2008”. Dalam pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh
Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa “Dalam rangka melaksanakan pelayanan
pertanahan di Aceh, dibentuk Badan Pertanahan Aceh yang merupakan Perangkat
Daerah Aceh. Namun dalam pelaksananannya belum ditetapkannya Peraturan
gubernur yang khusus mengatur tentang Badan Pertanahan Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan
bagaimana pembentukan Badan Pertanahan Aceh yang sudah berjalan dan
hambatan yang dihadapi dalam pembentukan Badan Pertanahan Aceh serta Solusi
penyelasaian hambatan pembentukan Badan Pertanahan Aceh demi kepentingan
masyarakat pada umumnya.
Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris.
penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dari literatur buku,
kamus, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, surat kabar serta artikel
internet. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui
wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan
Pertanahan Aceh sudah sampai tahap akhir pembentukan hanya menunggu
peraturan gubernur yang mengatur tentang Badan Pertanahan Aceh untuk
menjalankan tugasnya terdapat beberapa hambatan dalam Pembentukan Badan
Pertanahan Aceh yaitu dengan belum ditetapkannya perturan gubernur yang
mengatur khusus tentang Badan Pertanahan Aceh dan terdapat beberapa solusi
yang mengenai penyelesaian hambatan pembentukan Badan Pertanahan Aceh.
Disarankan Pemerintahan Aceh agar mencari solusi untuk Pembentukan
Badan Pertanahan Aceh dengan cara menuntaskan masalah-masalah dalam
pembentukan peraturan Khusus dan diharapkan kedepannya Pembentukan Badan
Pertanahan Aceh dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Tidak Tersedia Deskripsi