Electronic Theses and Dissertation

Saat ini diketahui maraknya peredaran produk palsu bermerek Arc’teryx di Indonesia melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk palsu tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 dan Pasal 8. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bentuk pelanggaran hak-hak konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen, serta implikasi hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk palsu bermerek Arc’teryx.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang timbul akibat peredaran produk palsu Arc’teryx, menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk palsu Arc’teryx, serta menganalisis kewajiban pelaku usaha terkait peredaran dan penjualan produk palsu serta implikasi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta hasil wawancara dengan Badan Penelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banda Aceh dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) sebagai bahan pendukung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian ditunjukkan bahwa perdaran produk palsu Arc’teryx melanggar hak konsumen atas keamanan, kesesuaian barang, informasi yang benar, dan ganti rugi. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan hak konsumen, perlindungan merek, pengawasan, dan edukasi, serta secara represif melalui tuntutan ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Pelaku usaha yang memperdagangkan produk palsu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK dan dapat dikenai tanggung jawab perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana berdasarkan UUPK dan UU Merek.

Disarankan agar pemerintah dapat memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha harus menjalankan kegiatan usahanya dengan itikas baik serta tidak memperdagangkan produk palsu, dan konsumen diharapkan lebih cermat dalam membeli produk bermerek dan memanfaatkan mekanisme pengaduan apabila mengalami kerugian.

At present, the circulation of counterfeit Arc’teryx-branded products in Indonesia has become increasingly prevalent through both physical retail outlets and electronic commerce platforms. This phenomenon indicates that the distribution of counterfeit products not only constitutes an infringement of trademark rights as regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (the “Trademark Law”), but also potentially infringes upon consumer rights under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (the “Consumer Protection Law”), particularly Article 4 and Article 8 thereof. This situation gives rise to legal issues concerning the forms of infringement of consumer rights, the legal protection afforded to consumers, and the legal implications for business actors engaged in the distribution and sale of counterfeit Arc’teryx-branded products. The objectives of this research are to identify the forms of infringement of consumer rights arising from the circulation of counterfeit Arc’teryx products, to examine the legal protection afforded to consumers who purchase counterfeit Arc’teryx products, and to analyze the obligations of business actors in relation to the distribution and sale of counterfeit products, including the legal implications arising therefrom. This research employs a normative juridical legal research method. The research data were obtained through library research, supplemented by interviews with the Banda Aceh Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen or “BPSK”) and the Aceh Consumer Protection Foundation (Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh or “YaPKA”) as supporting sources. The research applies a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the research demonstrate that the circulation of counterfeit Arc’teryx products infringes upon consumers’ rights to safety, conformity of goods, accurate and truthful information, and compensation for losses. Legal protection is afforded to consumers through both preventive and repressive measures. Preventive protection is provided through the regulation of consumer rights, trademark protection, supervision, and public education, while repressive protection is provided through claims for compensation and mechanisms for dispute resolution. Business actors who distribute or sell counterfeit products fail to comply with the obligations stipulated under Article 7 of the Consumer Protection Law and may be subject to civil liability, administrative sanctions, and criminal sanctions under the Consumer Protection Law and the Trademark Law. It is recommended that the Government strengthen supervision and public education concerning counterfeit products and consumer rights. Business actors are expected to conduct their business activities in good faith and refrain from distributing or selling counterfeit products. Consumers are also encouraged to exercise greater diligence when purchasing branded products and to make use of available complaint and dispute resolution mechanisms in the event that they suffer losses.