Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik patrimonialisme pasangan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh pada Pemilu Legislatif 2024 serta implikasinya terhadap etika politik dan kualitas demokrasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena pencalonan pasangan suami istri dalam satu kontestasi politik yang menunjukkan adanya kecenderungan politik kekerabatan dan potensi penyalahgunaan wewenang (kronisme), khususnya ketika salah satu pihak memiliki posisi strategis dalam partai politik. Kondisi ini menimbulkan persoalan etika politik serta memunculkan kekhawatiran terhadap melemahnya prinsip meritokrasi dan keadilan dalam proses kandidasi. Penelitian ini menggunakan teori patrimonialisme dari Max Weber, konsep politik kekerabatan, serta perspektif etika politik untuk menganalisis fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pasangan calon legislatif, tim sukses, akademisi, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik patrimonialisme pasangan tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, adanya dominasi jaringan keluarga dalam proses pencalonan yang mempermudah akses politik bagi pasangan suami istri. Kedua, lemahnya institusi partai politik dalam melakukan kaderisasi dan seleksi kandidat secara meritokratis, sehingga membuka ruang bagi praktik kronisme dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, budaya kekerabatan dalam masyarakat yang turut memperkuat legitimasi politik berbasis hubungan keluarga. Fenomena ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, meningkatnya potensi konflik kepentingan, serta munculnya apatisme publik terhadap proses politik. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan etika politik dalam proses kandidasi, reformasi internal partai politik yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menilai kandidat berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan hubungan kekerabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya terkait politik kekerabatan dan etika politik dalam demokrasi lokal.

Kata Kunci: Patrimonialisme, Politik Kekerabatan, Etika Politik, DPRK Banda Aceh.

This study aims to analyze the practice of spousal patrimonialism in the candidacy of members of the Banda Aceh City Regional House of Representatives (DPRK) in the 2024 Legislative Election, as well as its implications for political ethics and the quality of democracy. The background of this research is based on the phenomenon of husband-and-wife candidacies within the same political contestation, which reflects the tendency of kinship politics and the potential for abuse of power (cronyism), particularly when one party holds a strategic position within a political party. This condition raises concerns regarding political ethics and the weakening of meritocracy and fairness in the candidate selection process. This study employs Max Weber’s theory of patrimonialism, the concept of kinship politics, and the perspective of political ethics to analyze the phenomenon. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation studies. The research informants consist of legislative candidates, campaign teams, academics, community leaders, and local election organizers. The findings indicate that spousal patrimonialism is reflected in three main aspects. First, the dominance of family networks in the candidacy process facilitates political access for married couples. Second, the weakness of political party institutions in conducting merit-based recruitment and candidate selection opens opportunities for cronyism and abuse of power. Third, the strong kinship culture in society reinforces the legitimacy of family-based politics. These conditions contribute to the decline in the quality of democracy, increased potential for conflicts of interest, and the emergence of public apathy toward political processes. The implications of this study emphasize the importance of strengthening political ethics in the candidacy process, reforming internal party systems to be more transparent and accountable, and increasing public awareness to evaluate candidates based on competence and integrity rather than kinship ties. This study is expected to contribute to the development of political science, particularly in the study of kinship politics and political ethics in local democracies. Keywords: Patrimonialism, Kinship Politics, Political Ethics, Banda Aceh City Council.