Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH MONEY POLITIK TERHADAP PERILAKURNPEMILIH PADA PILKADA KABUPATEN PIDI…

Aulia Ziqri

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh money politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pidie Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang menjadi responden penelitian. Dengan jumlah sampel sebanyak 85 responden yang ditentukan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data penelitian dianalisis menggunakan apli…

ANALISIS TUPOKSI DINAS PARAWISATA DALAM MENINGKATKAN PAD DI KOTA TAPAKTUAN KA…

Almi Harja

Latar Belakang: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi meningkat melalui sektor pariwisata. Tugas pokok Dinas Pariwisata harus dilaksanakan secara efisien mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan belum dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya meningkatkan PAD melalui pengembangan industri pariwisata di destinasi wisata Tapak Tuan Tapa dan Lhok Rukam, Kota Tapaktuan. Metodologi Pe…

FENOMENA PATRIMONIALISME PASANGAN PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRK KOTA BANDA ACEH…

Rionald Rasya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik patrimonialisme pasangan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh pada Pemilu Legislatif 2024 serta implikasinya terhadap etika politik dan kualitas demokrasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena pencalonan pasangan suami istri dalam satu kontestasi politik yang menunjukkan adanya kecenderungan politik kekerabatan dan potensi penyalahgunaan wewenang (kronisme), khususnya ketika salah…

ANALISIS POLITIK LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN WADUK RUKOH (STUDI KASUS KESEI…

LUTVIA ZAMIRA

ABSTRAK Pembangunan Waduk Rukoh di Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie, sebagai bagian dari PSN menimbulkan dinamika politik lingkungan yang memperlihatkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologi. Di satu sisi, pemerintah memposisikan pembangunan waduk sebagai instrumen pengendalian banjir, penyediaan irigasi, serta penguatan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur daerah. Namun di sisi lain, masyarakat lokal menghadapi dampak berupa hilangnya ruang ekonom…

ANALISIS GIMMICK POLITIK PASANGAN CALON SAFARUDDIN-ZAMAN AKLI PADA PILKADA AB…

NICHOLAS EKA YULIANTO

Gimmick politik merupakan salah satu strategi komunikasi yang digunakan kandidat untuk membangun citra dan membedakan diri dari lawan politik dalam kontestasi pemilihan umum. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, pasangan Safaruddin-Zaman Akli menggunakan narasi "Perintis Bukan Pewaris" sebagai gimmick politik yang menjadi identitas utama dalam kampanye. Narasi tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat karena menampilkan Safaruddin sebagai sosok pemimpin ya…

RUANG POLITIK PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI DI ACEH RN(STUDI KASUS KEMEN…

IRA MULIANI OKTAFIA

ABSTRAK Budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan sosial politik Aceh menjadi tantangan bagi perempuan untuk memperoleh ruang politik dan legitimasi sebagai pemimpin. Kondisi ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Namun, pada Pemilu DPD-RI Aceh Tahun 2024, Darwati A. Gani berhasil memenangkan kontestasi dengan memperoleh 184.528 suara di tengah dominasi kandidat laki-laki. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana modal sosi…

PERBANDINGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN IMPLEMENTASI UUPA DENGAN UU…

Fitri Aulia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan masa jabatan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun dengan maksimal dua periode, sedangkan UUPA menetapkan masa jabatan keuchik selama enam tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Perbedaan tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum, p…

DILEMA NETRALITAS: KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PILKAD…

SAED SHIRAZI ALFAIED

ABSTRAK Keterlibatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, pada pilkada Aceh 2024 dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah melanggar prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk politik praktis yang dilakukan oleh kepala desa dalam pilkada Aceh 2024 dan mengidentifikasi faktor penyebab kepala desa sulit untuk bersikap netral d…

PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDA ACEH TAHUN …

Julia Emiliana Putri

ABSTRAK Fenomena praktik mahar politik dalam Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2024 yang menunjukkan pertukaran kepentingan antara kandidat dan partai politik dalam proses pencalonan. Dukungan partai dipengaruhi oleh faktor elektabilitas, termasuk juga kontribusi finansial, pembiayaan operasional, serta lobi politik di tingkat elit pusat yang cenderung tidak transparan. Praktik mahar politik berkembang dalam bentuk yang semakin terselubung, mulai dari biaya survei, dukungan logistik, hingga komi…

RESOLUSI KONFLIK PENUNTUTAN HAK TANAH ADAT MON IKEUN KECAMATAN LHOKNGA DENGAN…

DELLA PUSPITA RAHAYU

Penelitian ini membahas konflik penuntutan hak atas tanah ulayat antara masyarakat Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang berlangsung sejak awal 1980-an dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak transparannya proses pembebasan lahan, serta ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik y…




    SERVICES DESK