Electronic Theses and Dissertation

Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”Pasal tersebut termasuk memperdagangkan pupuk bersubsidi yang ternyata juga terjadi di wilayah Aceh Besar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, bisa melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi dalam kasus ini yang ditangani oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Aceh karena kasusnya terjadi di wilayah perairan, penyidik tidak berhasil merumuskan peran salah seorang pelaku (AM). Kelemahan pada tahap penyidikan ini menyebabkan AM yang seharusnya menerima sanksi lebih berat, hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan pidana pengawasan selama waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan HA dijatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan penjara. Hambatan dalam kasus ini dari Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Aceh sebagai penyidik adalah pada tahap pengumpulan alat bukti karena luasnya teritorial yang berdampak pada pembengkakan biaya pada bagian patroli.

Disarankan untuk Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Aceh supaya menambah personil dalam melakukan pengumpulan alat bukti di bagian saksi. Kemudian, patroli diubah ke jam yang rawan saja untuk menekan pengeluaran biaya transportasinya.

Article 110 of Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2014 on Trade provides that “Any business operator who trades in goods and/or services designated as prohibited from trade as referred to in Article 36 shall be punished by imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a fine of up to Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).” This provision includes the trade of subsidized fertilizer, which has also been found to be occurring in the Aceh Besar region. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement against perpetrators of criminal offenses involving the misuse of subsidized fertilizer within the jurisdiction of the Jantho District Court and to analyze the factors hindering law enforcement in cases of criminal offenses involving the misuse of subsidized fertilizer within the jurisdiction of the Jantho District Court. This study employs an empirical legal research design. Primary data consists of data obtained directly from the source, whether through interviews, observations, or written reports, which are then analyzed. Secondary data consists of data obtained from official documents, books related to the research subject, research findings in the form of reports, undergraduate theses, master’s theses, and laws and regulations. Based on the findings of the investigation and the discussion, regarding law enforcement in this case of subsidized fertilizer misuse which was handled by the Aceh Regional Police's Water and Air Police Directorate because the incident occurred in territorial waters investigators were unable to determine the role of one of the perpetrators (AM). Weaknesses in the investigation phase resulted in AM who should have received a harsher sentence being sentenced to only 6 (six) months in prison, followed by 1 (one) year of probation. Meanwhile, HA was sentenced to 9 (nine) months in prison. The challenge faced by the Aceh Regional Police’s Water and Air Police Directorate which is serving as the investigating agency in this case lies in the evidence gathering phase, as the vastness of the territory has led to a significant increase in patrol costs. It is recommended that the Aceh Regional Police’s Water and Air Police Directorate increase its personnel for gathering evidence from witnesses. Additionally, patrols should be limited to high risk hours to reduce transportation costs.