Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Pembangunan Waduk Rukoh di Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie, sebagai bagian
dari PSN menimbulkan dinamika politik lingkungan yang memperlihatkan
ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologi. Di satu sisi,
pemerintah memposisikan pembangunan waduk sebagai instrumen pengendalian
banjir, penyediaan irigasi, serta penguatan ketahanan pangan dan pembangunan
infrastruktur daerah. Namun di sisi lain, masyarakat lokal menghadapi dampak
berupa hilangnya ruang ekonomi tradisional, terganggunya akses air bersih,
kerusakan infrastruktur jalan, serta potensi degradasi lingkungan akibat perubahan
aliran sungai, sedimentasi, dan penebangan hutan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui konflik kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan
yang mempengaruhi kebijakan pembangunan waduk rukoh di Kecamatan Titeu
Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan teori antroposentrisme. Metode
penelitian ini adalah kualititatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Waduk
Rukoh diposisikan sebagai instrumen strategis mendukung ketahanan pangan dan
energi nasional, yang sekaligus merefleksikan kuatnya paradigma antroposentrisme
yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan manusia sebagai
prioritas utama. Namun demikian, implementasinya justru menghadirkan ancaman
terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal serta menunjukkan kegagalan
dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ditandai dengan terganggunya mata
pencaharian warga dan munculnya dampak ekologis yang belum tertangani secara
optimal. Saran penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah perlu mengelola
pembangunan Waduk Rukoh secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan,
sementara masyarakat didorong untuk aktif menyuarakan aspirasi serta menjaga
lingkungan demi melindungi kepentingan lokal.
Kata Kunci: Waduk, Politik Lingkungan, Kepentingan Ekonomi.

ABSTRACT The construction of Waduk Rukoh in Titeu Subdistrict, Pidie Regency, as part of a National Strategic Project (PSN), has generated environmental political dynamics that reflect tensions between economic interests and ecological protection. On the one hand, the government positions the dam’s development as an instrument for flood control, irrigation provision, and the strengthening of food security and regional infrastructure development. On the other hand, local communities face impacts such as the loss of traditional economic spaces, disrupted access to clean water, damaged road infrastructure, and potential environmental degradation caused by changes in river flow, sedimentation, and deforestation. This study aims to examine the conflict between economic interests and environmental protection influencing the policy of the Rukoh Dam development in Titeu Subdistrict, Pidie Regency. The research employs the theory of anthropocentrism and uses a qualitative method. The findings reveal that the Rukoh Dam is positioned as a strategic instrument to support national food and energy security, reflecting a strong anthropocentric paradigm that prioritizes economic growth and human interests. However, its implementation has posed threats to the economic sustainability of local communities and demonstrated a failure to maintain environmental balance, as indicated by the disruption of livelihoods and the emergence of ecological impacts that have not been optimally addressed. The study recommends that the government manage the development of the Rukoh Dam in a participatory, transparent, and sustainable manner, while encouraging local communities to actively voice their aspirations and protect the environment to safeguard local interests. Keywords: Dam, Environmental Politics, Economic Interests.