Electronic Theses and Dissertation

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen kebijakan yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Namun, implementasi RTRW di Kota Banda Aceh masih menunjukkan berbagai ketidaksesuaian, seperti pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB), pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija), pembangunan pada kawasan pesisir yang merupakan zona mitigasi bencana, serta belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian RTRW dengan pembangunan infrastruktur di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksesuaian tersebut. Penelitian menggunakan teori kebijakan publik Arafat yang meliputi output kebijakan, partisipasi publik, efisiensi kebijakan, dampak sosial kebijakan, dan evaluasi kebijakan dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, DPRK, akademisi, LSM, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW belum sepenuhnya sesuai. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi, sistem perizinan, serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tingginya tekanan pembangunan perkotaan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya fungsi ruang, meningkatnya risiko bencana, dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi RTRW belum sepenuhnya mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar implementasi RTRW berjalan lebih efektif.
Kata kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pembangunan infrastruktur, kebijakan publik, penataan ruang, implementasi kebijakan.
 

The Regional Spatial Plan (RTRW) is a policy instrument that serves as a guideline for spatial utilisation and infrastructure development in accordance with designated land-use functions. However, the implementation of the RTRW in Banda Aceh still shows various inconsistencies, including violations of Building Setback Lines (GSB), the misuse of Road Right-of-Way (Rumija), development within coastal disaster mitigation zones, and inadequate provision of Green Open Spaces (RTH). This study aims to analyse the conformity between the RTRW and infrastructure development in Banda Aceh and to identify the factors contributing to these inconsistencies. The study applies Arafat's Public Policy Theory, which consists of policy output, public participation, policy efficiency, social policy impact, and policy evaluation, using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving local government officials, members of the Regional House of Representatives (DPRK), academics, non-governmental organisations, and community representatives. The findings indicate that RTRW implementation has not yet been fully in accordance with the Regional Spatial Plan. Although regulations, licensing systems, and spatial control mechanisms have been established, implementation is constrained by weak inter-agency coordination, limited human and financial resources, rapid urban development, and low public compliance with spatial planning regulations. These conditions have disrupted spatial functions, increased disaster risks, and reduced urban environmental quality. The study concludes that infrastructure development has not yet fully conformed to the RTRW. Strengthening coordination, institutional capacity, law enforcement, and public awareness is therefore essential to improve conformity with the RTRW. Keywords: Regional Spatial Plan (RTRW), infrastructure development, public policy, spatial planning, policy implementation.