COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN ALAM DI KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN ALAM DI KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH


Pengarang

M. ALDI ZUHRI - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Wais Alqarni - 199204262019031019 - Dosen Pembimbing I
Nofriadi - 198911032024211001 - Penguji
Maimun - 198104202010121003 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2210104010058

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik., 2026

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pengelolaan lingkungan alam di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan sampah, pemanfaatan sumber daya alam, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam tata kelola lingkungan alam di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance telah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, WALHI, dan masyarakat dalam bentuk koordinasi, musyawarah, pertukaran informasi, serta pelaksanaan program lingkungan secara bersama. Faktor pendukung meliputi keberadaan Bank Sampah, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), program penghijauan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi, keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan anggaran yang memadai, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tata kelola lingkungan alam dapat berjalan secara efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Tata Kelola Lingkungan Alam,
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kecamatan Pegasing,
Aceh Tengah.

Natural environmental governance in Pegasing District, Central Aceh Regency, faces various challenges, including waste management, natural resource utilization, and the lack of optimal synergy among stakeholders. These conditions indicate that environmental management cannot rely solely on the government but requires collaboration among government institutions, local communities, and related organizations. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in natural environmental governance in Pegasing District, Central Aceh Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study applies Ansell and Gash's Collaborative Governance theory, which consists of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the implementation of collaborative governance has involved the Environmental Agency, the district government, WALHI, and the local community through coordination, deliberation, information sharing, and joint environmental programs. Supporting factors include the existence of Waste Banks, improvements in the Environmental Quality Index (EQI), environmental greening programs, and stakeholder coordination. Meanwhile, the main challenges consist of limited financial resources, inadequate human resource capacity, low utilization of technology, limited waste management infrastructure, and suboptimal community participation. Therefore, strengthening coordination, improving institutional capacity, increasing budget allocation, and encouraging greater community participation are essential to achieve effective, collaborative, and sustainable environmental governance. Keywords: Collaborative Governance, Natural Environmental Governance, Environmental Management, Pegasing District, Central Aceh Regency.

Citation



    SERVICES DESK