Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA
OLEH PENYIDIK DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Polisi Resort Aceh Utara)

Cicit Aisyah
Rizanizarli
Teuku Muttaqin Mansur

ABSTRAK

Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa salah satu tindakan yang dapat
dikenakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah pengembalian
kepada orang tua atau wali. Pengaturan mengenai tindakan terhadap anak tersebut
merupakan bagian dari kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang
mengutamakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dalam Pasal 83. Namun kenyataannya, praktik penanganan
Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polres Aceh Utara, pengembalian anak
kepada orang tua masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain belum adanya
pedoman yang jelas mengenai pembinaan pasca diversi, belum memberikan
perlindungan hukum yang seimbang bagi anak dan korban, serta sesuai dengan
ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apakah
penerapan pengembalian anak kepada orang tua telah mencerminkan asas
keadilan restoratif, apakah telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang
antara kepentingan anak sebagai pelaku dan hak korban, serta untuk menganalisis
pertimbangan penyidik dalam mengembalikan anak pelaku tindak pidana kepada
orang tua di Polres Aceh Utara.
Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Utara, Pembimbing
Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta orang tua anak yang
berkonflik dengan hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari penelaahan
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan
dengan penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk
mengetahui pelaksanaan pengembalian anak kepada orang tua dalam perspektif
Sistem Peradilan Pidana Anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengembalian anak
kepada orang tua melalui mekanisme diversi di Polres Aceh Utara pada dasarnya telah mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dengan mengedepankan
musyawarah, perdamaian, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversi
juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tanpa
mengabaikan hak korban, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan
melalui pedoman pembinaan, evaluasi pascadiversi, dan mekanisme pemulihan
korban yang lebih terukur. Pertimbangan penyidik dalam mengembalikan anak
kepada orang tua didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis,
namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan
koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, partisipasi keluarga yang belum
optimal, serta keterbatasan ekonomi keluarga pelaku dalam memenuhi restitusi
kepada korban.
Disarankan agar Polres Aceh Utara menyusun pedoman pelaksanaan dan
evaluasi pascadiversi yang memuat standar pembinaan serta indikator
keberhasilan pengembalian anak kepada orang tua. Selain itu, koordinasi antara
Polres Aceh Utara, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kejaksaan, dan UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) perlu diperkuat agar
pelaksanaan diversi mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang
bagi anak dan korban serta mewujudkan keadilan restoratif secara optimal.

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Pengembalian
kepada Orang Tua, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana
Anak.

THE IMPLEMENTATION OF RETURNING CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW TO THEIR PARENTS BY INVESTIGATORS FROM THE PERSPECTIVE OF THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (A Study at the Aceh Utara Resort Police) Cicit Aisyah Rizanizarli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRACT Article 82 paragraph (1) letter (a) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) provides that one of the measures that may be imposed on a Child in Conflict with the Law is the child's return to his or her parents or guardian. This measure forms part of the juvenile justice policy that prioritizes rehabilitation and child protection, and its implementation is further regulated under Article 83. In practice, however, the handling of Children in Conflict with the Law at the Aceh Utara Resort Police continues to encounter several challenges, including the absence of clear post-diversion rehabilitation guidelines, inadequate legal protection that balances the interests of both the child offender and the victim, and inconsistencies in the implementation of the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze whether the return of children to their parents reflects the principles of restorative justice, whether it provides balanced legal protection for both child offenders and victims, and the considerations underlying investigators' decisions to return child offenders to their parents at the Aceh Utara Resort Police. This research applies an empirical juridical method with a sociological juridical approach. Primary data were collected thru interviews with investigators from the Women's and Children's Protection Unit (PPA) of the North Aceh Police, Community Supervisors from the Correctional Center (Bapas), and the parents of children in conflict with the law. Meanwhile, secondary data were obtained from the review of laws and regulations, books, scientific journals, and documents relevant to the research. Furthermore, all data were analyzed qualitatively to understand the implementation of child return to parents from the perspective of the Juvenile Criminal Justice System. The research results show that the implementation of returning children to their parents thru the diversion mechanism at the North Aceh Police has fundamentally implemented the principles of restorative justice by prioritizing deliberation, reconciliation, and the best interests of the child. The implementation of diversion has also provided legal protection to the child as the perpetrator without neglecting the rights of the victim, although its effectiveness still requires strengthening thru guidance on rehabilitation, post-diversion evaluation, and more measurable victim recovery mechanisms. The investigator's consideration in returning the child to the parents is based on juridical, sociological, and psychological aspects, but its implementation still faces various obstacles, such as limited coordination with the Correctional Center, suboptimal family participation, and the perpetrator's family's economic limitations in fulfilling restitution to the victim. It is recommended that the North Aceh Police Department develop guidelines for the implementation and evaluation of post-diversion that include standards for rehabilitation and indicators of success in returning children to their parents. In addition, coordination between the North Aceh Police, the Correctional Center (Bapas), the Prosecutor's Office, and the Women's and Children's Protection Unit (UPTD PPA) needs to be strengthened so that the implementation of diversion can provide balanced legal protection for both children and victims and achieve optimal restorative justice. Keywords: Children in Conflict with the Law; Diversion; Return to Parents; Restorative Justice; Juvenile Criminal Justice System.