Electronic Theses and Dissertation

KETIDAKBERDAYAAN EKONOMI SEBAGAI KRIMINOGEN
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)
Mahara Sayoga


Teuku Muttaqin Mansur

Nursiti


ABSTRAK
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas melarang setiap orang
melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup
rumah tangga. Namun dalam kenyataannya, kasus KDRT terus mengalami
peningkatan baik secara nasional maupun di Kota Banda Aceh. Fenomena tersebut
menunjukkan bahwa KDRT tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor individual,
tetapi juga oleh ketidakberdayaan ekonomi yang berpotensi menjadi faktor
kriminogen. Kondisi ekonomi yang tidak stabil sering menimbulkan tekanan
psikologis, frustrasi, dan konflik dalam rumah tangga yang kemudian
bertransformasi menjadi tindakan kekerasan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis
ketidakberdayaan ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam tindak pidana KDRT
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh serta menganalisis pertimbangan
hakim dalam memutus perkara KDRT berdasarkan tujuan hukum yang meliputi
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis
terhadap sepuluh putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai tindak pidana
KDRT, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberdayaan ekonomi merupakan
salah satu faktor kriminogen dalam tindak pidana KDRT, tetapi tidak selalu
berwujud dalam bentuk kemiskinan atau rendahnya pendapatan. Ketidakberdayaan
ekonomi juga berwujud melalui konflik nafkah, ketergantungan ekonomi,
penelantaran, eksploitasi ekonomi, serta perebutan kontrol atas sumber daya
ekonomi dalam rumah tangga yang berkelindan dengan relasi kuasa dan konflik
yang berulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Selain itu,
pertimbangan hakim dalam perkara KDRT pada umumnya telah memenuhi
kepastian hukum melalui penerapan UU PKDRT. Namun, penelitian ini
menemukan belum adanya pengaturan mengenai perlindungan korban setelah
putusan berkekuatan hukum tetap serta belum diintegrasikannya fakta penyelesaian
adat yang terungkap di persidangan ke dalam pertimbangan hukum hakim sehingga
putusan masih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi korban.
Disarankan agar pemerintah bersama lembaga yang berwenang memperkuat
upaya pencegahan KDRT melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada
penindakan pelaku, tetapi juga pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga
sebagai langkah pencegahan terhadap faktor-faktor kriminogen. Selain itu,
pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai
perlindungan korban setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta hakim
diharapkan mengintegrasikan fakta-fakta sosial yang terungkap di persidangan,
termasuk upaya penyelesaian melalui mekanisme adat, ke dalam pertimbangan
hukum agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban.

Kata Kunci: Ketidakberdayaan Ekonomi, Kriminogen, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Pertimbangan Hakim, Tujuan Hukum

ECONOMIC POWERLESSNESS AS A CRIMINOGENIC FACTOR IN THE CRIMINAL OFFENSE OF DOMESTIC VIOLENCE (A Study within the Jurisdiction of the Banda Aceh District Court) Mahara Sayoga  Nursiti Teuku Muttaqin Mansur   ABSTRACT Article 5 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence expressly prohibits any person from committing physical, psychological, sexual, or economic neglect within the household. Nevertheless, cases of domestic violence continue to increase both nationally and in Banda Aceh. This phenomenon indicates that domestic violence is influenced not only by individual factors but also by economic powerlessness, which has the potential to function as a criminogenic factor. Unstable economic conditions frequently generate psychological pressure, frustration, and domestic conflict that may subsequently escalate into acts of violence. This study aims to examine and analyze economic powerlessness as a criminogenic factor in domestic violence cases within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court and to analyze judicial reasoning in deciding domestic violence cases based on the legal objectives of justice, legal certainty, and legal utility. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research, together with an analysis of ten domestic violence judgments issued by the Banda Aceh District Court. The data were analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings indicate that economic powerlessness constitutes a criminogenic factor in domestic violence because it creates economic pressure, economic dependency, and unequal economic relationships within the household, thereby increasing the risk of violence. Furthermore, although the judicial reasoning reflected in the analyzed decisions generally fulfills the requirement of legal certainty by applying the Domestic Violence Law, it has not yet optimally integrated economic powerlessness, power relations, and their impact on victims as sentencing factors. Consequently, the objective of achieving substantive justice has not been fully realized. This study recommends that criminogenic factors, particularly economic powerlessness, receive greater attention in the development of legal frameworks and policies addressing domestic violence, so that case handling is directed not only toward the consequences of criminal conduct but also toward the underlying factors contributing to its occurrence. Judges are further encouraged to incorporate evidence of economic powerlessness revealed during trial into their legal reasoning when examining and deciding domestic violence cases, thereby ensuring that judicial decisions fulfill not only the requirement of legal certainty but also the objectives of substantive justice and legal utility. Keywords: Economic Powerlessness; Criminogenic Factor; Domestic Violence; Judicial Reasoning; Objectives of Law.