Electronic Theses and Dissertation

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENAMBAHAN ARUS LISTRIK SECARA ILEGAL
(Suatu Penelitian Di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Banda Aceh)
ABSTRAK
Wais Al Qarni
Mohd. Din **
Teuku Muttaqin Mansur***

Tenaga listrik merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyediaannya menjadi tanggung jawab negara melalui PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Penggunaan tenaga listrik wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan setiap penggunaan tenaga listrik secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun, praktik penambahan arus listrik secara ilegal masih sering terjadi di wilayah kerja PT PLN (Persero) Banda Aceh. Data tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran cenderung meningkat, bahkan mencapai 1.290 kasus pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambahan arus listrik secara ilegal belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penelitian mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana penambahan arus listrik secara ilegal di PT PLN (Persero) Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian Perkara penambahan arus listrik secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria suatu perkara tidak diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria suatu perkara dapat di selesikan secara administarasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) Banda Aceh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data penelitian berasal dari masyarakat, pelanggan listrik, petugas PLN dan P2TL, serta peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagalistrikan di wilayah PLN Banda Aceh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penambahan arus listrik secara ilegal di PT PLN (Persero) Banda Aceh dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian administratif dan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, mekanisme administratif melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) lebih sering diterapkan sebagai upaya pemulihan kerugian akibat pelanggaran penggunaan tenaga listrik. Adapun penyelesaian melalui jalur pidana dilakukan terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum masih lebih mengutamakan penyelesaian administratif sehingga hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium.
Disarankan agar PT PLN (Persero) meningkatkan efektivitas pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), aparat penegak hukum seperti polisi memperkuat koordinasi dalam penanganan tindak pidana ketenagalistrikan, serta masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan tenaga listrik guna mencegah terjadinya penambahan arus listrik secara ilegal dan mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penambahan arus listrik Secara Ilegal

RESOLUTION OF ILLEGAL ELECTRICITY SUPPLY CRIMES (A Study At The PLN Banda Aceh Customer Service Implementation Unit) ABSTRACT Wais Al Qarni* Mohd. Din** Teuku Muttaqin Mansur*** Electric power is a basic necessity that plays an important role in supporting various aspects of community life, and its provision is the responsibility of the state through PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). The use of electrical power must be carried out in accordance with the applicable legal provisions, while any unlawful use of electrical power may be subject to criminal sanctions as regulated in Article 51, paragraph (3), of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. However, the practice of illegally increasing electrical current still frequently occurs in the working area of PT PLN (Persero) Banda Aceh. Data from 2020–2025 shows that the number of violations tends to increase, even reaching 1,290 cases in 2025. The condition indicates that law enforcement against illegal electricity additions has not been optimal, thus necessitating research on the mechanisms for resolving illegal electricity addition crimes at PT PLN (Persero) Banda Aceh. This study aims to examine the resolution of cases involving illegal electrical load enhancement, identify the criteria under which such cases are not resolved through the criminal justice process, and analyze the criteria for resolving them through administrative mechanisms. This research employs an empirical juridical method. The study was conducted at PT PLN (Persero) Customer Service Implementation Unit (PLN UP3) Banda Aceh through interviews, observations, and document analysis. The research data were obtained from members of the public, electricity consumers, PLN personnel, officers responsible for the Control of Electricity Usage (P2TL), as well as legislation, books, academic journals, and other legal documents. All data were analyzed descriptively and qualitatively to examine law enforcement responses to violations of electricity regulations within the PLN Banda Aceh jurisdiction. The research results indicate that the resolution of illegal electricity current addition cases at PT PLN (Persero) Banda Aceh is carried out through two channels, namely, administrative resolution and resolution through the criminal justice system. In its implementation, the administrative mechanism through the Electricity Usage Control (P2TL) is more often applied as an effort to recover losses due to violations of electricity usage. As for resolution through criminal channels, it is carried out against actions that meet the elements of a criminal offence as regulated in the legislation. This research also found that law enforcement still prioritises administrative resolution, so criminal law is used as a last resort. It is recommended that PT PLN (Persero) enhance the effectiveness of the Electricity Usage Regulation (P2TL) implementation, that law enforcement agencies strengthen coordination in handling electricity-related criminal offences, and that the public increase awareness and compliance with electricity usage regulations to prevent illegal electricity connections and achieve effective law enforcement. Keywords: Criminal Offense, Illegal Electrical Load Enhancement.