Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang
disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015.
Salah satu prioritas utamanya adalah tujuan pertama, yaitu Tanpa Kemiskinan (No
Poverty). Provinsi Aceh, sebagai daerah dengan status otonomi khusus, memiliki
tantangan tersendiri dalam mewujudkan target tersebut, tercermin dari tingkat
kemiskinan yang masih relatif tinggi dan secara konsisten menempatkan Aceh dalam
sepuluh besar provinsi termiskin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis
kinerja Pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan SDGs
Tujuan 1 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kinerja pemerintah diukur menggunakan
teori T.R. Mitchell yang mencakup lima indikator: kualitas kerja, ketepatan waktu,
inisiatif, kecakapan, dan komunikasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Bappeda
Aceh, Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, akademisi,
Yayasan Katahati Institute, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kinerja Pemerintah Aceh telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan, terutama
dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMA 2025 sampai 2029 yang
secara eksplisit menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6 sampai 7 persen
pada tahun 2029. Namun demikian, efektivitas kinerja tersebut masih terhambat oleh
lemahnya koordinasi lintas sektor antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
keterbatasan kapasitas aparatur perencana dalam memahami indikator SDGs,
persoalan silo effect yang menyebabkan fragmentasi program serta ketergantungan
pada sektor primer akibat minimnya diversifikasi ekonomi. Berdasarkan temuan
tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar OPD,
peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pendorongan diversifikasi ekonomi
guna mengoptimalkan pencapaian target SDGs Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) di Aceh.
Kata Kunci: Kinerja Pemerintah, Pengentasan Kemiskinan, Sustainable Development
Goals, Provinsi Aceh, Otonomi Khusus.

The Sustainable Development Goals (SDGs) constitute a global development agenda adopted by the member states of the United Nations in 2015. One of its primary priorities is Goal 1, No Poverty, which aims to eradicate poverty in all its forms. As a province with special autonomous status, Aceh faces distinctive challenges in achieving this objective, as reflected by its persistently high poverty rate, which has consistently placed Aceh among the ten poorest provinces in Indonesia. This study aims to analyze the performance of the Aceh Government in poverty alleviation efforts to achieve SDG Goal 1 (No Poverty) and to identify the challenges encountered in its implementation. A descriptive qualitative research design was employed, with data collected through interviews and document analysis. The data were analyzed descriptively using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. Government performance was assessed using T.R. Mitchell’s performance theory, which comprises five indicators: quality of work, timeliness, initiative, capability, and communication. The research informants included officials from the Aceh Regional Development Planning Agency (Bappeda Aceh), the Bureau of Aceh Privileges and People's Welfare of the Aceh Regional Secretariat, academics, representatives of the Katahati Institute Foundation, and members of the community. The findings indicate that the Aceh Government has demonstrated considerable efforts in poverty alleviation, particularly through the formulation of strategic planning documents, such as the 2025–2029 Aceh Medium-Term Development Plan (RPJMA), which explicitly targets reducing the poverty rate to 6–7 percent by 2029. Nevertheless, the effectiveness of these efforts remains constrained by weak cross-sectoral coordination among Regional Apparatus Organizations (OPDs), limited capacity of planning officials in understanding SDG indicators, the persistence of a silo effect that fragments government programs, and continued dependence on the primary sector due to limited economic diversification. Based on these findings, the study recommends strengthening inter-agency coordination among OPDs, enhancing the capacity of planning officials, and promoting economic diversification to optimize the achievement of SDG Goal 1 (No Poverty) in Aceh. Keywords: Government Performance, Poverty Alleviation, Sustainable Development Goals, Aceh Province, Special Autonomy