Electronic Theses and Dissertation

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI
TUKAR MENUKAR TANPA DIDAFTARKAN
Shilvy Mailida*
Syarifuddin**
Ria Fitri***
ABSTRAK
Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Namun dalam kenyataanya peralihan hak
atas tanah melalui tukar menukar tanah, proses yang dialakukan belum sesuai
dengan prosedur yang diatur dalam PP 24 tahun 1997.
Penelitian ini bertujuan untuk mengnalisis dan menjelaskan akibat hukum
peralihan hak milik atas tanah melalui peralihan tukar menukar tanpa didaftarkan,
perlindungan hukum terhadap pemilik atas tanah setelah proses tukar menukar
tanah dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan
yang terjadi akibat permasalahan tukar menukar tanah.
Penelitaan hukum digunakan data yuridis empiris, yuridis empiris, atau
disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat. Penelitian hukum
yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian digunakan
data primer yaitu hasil wawancara dan dilakukan berdasarkan wawancara yang
berkaitan dengan data lapangan.
Hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum tukar menukar tanah yang
peralihannya belum didaftarkan adalah hak-hak atas tanah belum beralih
kemasing-masing pihak yang melakukan penukaran tanah, untuk dapat
didaftarkan peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat
oleh dan dihadapan PPAT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 PP 24 Tahun
1997. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tanah atas nama
pemilik lama. Ketika terjadi peralihan selanjutnya pada pihak ketiga, pihak ketiga
masih menerima jumlah, batas-batas dan ukuran tanah yang sama sebelum
dipertukarkan yang berakibat tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum,
walaupun diajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang telah menguasai tanah
karena jual beli dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan
hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif dilakukan
melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat hak atas tanah,
serta pemeliharaan data pertanahan yang bertujuan memberikan kepastian dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak. Sedangkan perlindungan hukum
represif setelah terjadi perbuatan penguasaan tanah, yang mana dalam hal ini
dilakukan dengan adanya putusan hakim yang inkrah. Upaya yang dapat
dilakukan oleh penggugat adalah melakukan mediasi yang dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri, karena jika tidak berhasil maka
dilakukan dengan membuat gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini guna
memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan para pihak,
serta menyelesaikan sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah secara adil
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Disarankan kepada Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
untuk melalukan sosialisasi pentingnya dilakukan pendaftaran tanah akibat dari
perbuatan peralihan hak atas tanah khususnya dalam perbutan tukar menuakar
tanah. BPN perlu mengoptimalkan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian
sengketa pertanahan agar konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara efektif
tanpa harus berlanjut ke proses. Aparat penegak hukum dan Pengadilan Negeri
diharapkan dapat memberikan penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat,
adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Peralihan Hak Milik Atas Tanah , dan Tukar
Menukar

CONSEQUENCES OF THE LAW OF TRANSFER OF OWNERSHIP RIGHTS TO LAND THROUGH EXCHANGE WITHOUT REGISTERING Shilvy Mailida* Syarifuddin.** Ria Fitri.*** ABSTRACT Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration that "The transfer of land rights and ownership of apartment units through buying and selling, exchanging, grants, income in the company and other legal acts of transferring rights, except the transfer of rights through auction, can only be registered if proven through a deed made by an authorized Land Deed Maker according to the provisions of applicable laws and regulations". However, in reality, the transfer of land rights through land exchange, the process carried out is not in accordance with the procedures set out in PP 24 of 1997. This research aims to analyze and explain the consequences of the law on the transfer of land ownership through the transfer of exchange without registration, legal protection for land owners after the land exchange process and legal efforts that can be taken to solve problems that occur due to the problem of land exchange. Legal research uses empirical legal data, empirical legal data, or called field research, which is to study the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Legal research used using a qualitative approach, research data using primary data, namely interview results and conducted based on interviews related to field data. The results of the research were obtained that the result of the land exchange law whose transfer has not been registered is that the land rights have not been transferred to each party who made the land exchange, in order to be able to register the transfer of land rights must be proven by a deed made by and in front of PPAT as stated in Article 37 PP 24 Year 1997. Physical data and legal data listed in the land certificate on behalf of the old owner. When there is a subsequent transition to the third party, the third party still receives the same amount, boundaries and size of the land before being exchanged which results in a lack of certainty and legal protection, even though a lawsuit is filed against the third party who has taken control of the land due to buying and selling and is declared an act against the law. Legal protection that can be done is with preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is carried out through the implementation of land registration, issuance of land title certificates, and maintenance of land data which aims to provide certainty and legal protection to the right holder. While the protection of the repressive law after the act of land ownership occurs, which in this case is done with the decision of the inkrah judge. Efforts that can be made by the plaintiff is to do mediation carried out by the National Land Agency and the District Court, because if it does not work then it is done by filing a lawsuit to the District Court. This is to provide legal certainty, protection of the civil rights of the parties, as well as resolving ownership and land control disputes fairly based on the facts revealed in the trial. It is recommended to the Government and the National Land Agency (BPN) to carry out the socialization of the importance of land registration as a result of the transfer of land rights, especially in the exchange of land. BPN needs to optimize its role as a mediator in resolving land disputes so that the conflict that occurs can be resolved effectively without having to continue to the process. Law enforcement officers and District Courts are expected to provide a quick, fair settlement of land disputes, and provide legal certainty for the disputing parties. Keywords: Legal consequences, usurpation of land ownership rights, and exchanging