Electronic Theses and Dissertation

Pasal 16 huruf a Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, mengatur mengenai larangan pelaku usaha untuk tidak menepati pesanan
dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sebagaimana yang telah dijanjikan kepada
konsumen. Namun, dalam praktiknya sering terjadi wanprestasi berupa
keterlambatan pengiriman barang yang melampaui batas estimasi waktu yang
dijanjikan pelaku usaha. Fenomena tersebut menimbulkan kerugian bagi hak-hak
konsumen serta ketidakpastian hukum, sehingga memicu urgensi dilakukannya
penelitian skripsi ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan hukum antara
para pihak dalam transaksi pada platform shopee, faktor penyebab terjadinya
keterlambatan pengiriman barang melampaui estimasi dalam transaksi pada
platform shopee dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen
dalam transaksi pada platform shopee.
Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah
penelitian yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan data
sekunder dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif
untuk menghasilkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak timbul
saat konsumen melakukan pembelian dan meng-klik setuju dalam fitur transaksi
sehingga para pihak wajib memenuhi kesepakatan. Faktor penyebab
keterlambatan terbagi dua yaitu faktor alam seperti cuaca atau bencana alam dan
human error seperti lonjakan volume pengiriman (overload), kesalahan alamat, serta
kendala operasional dalam proses distribusi barang. Bentuk perlindungan hukum yang
dapat diperoleh ialah upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta upaya
represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian kompensasi kepada
konsumen yang dirugikan.
Disarankan agar manajemen Shopee dan pihak ekspedisi memperketat
pengawasan operasional serta sistem pelacakan paket. Prosedur pengajuan klaim
ganti rugi atau kompensasi bagi konsumen yang dirugikan juga harus dipermudah
tanpa birokrasi rumit. Selain itu, pemerintah bersama lembaga perlindungan
konsumen perlu memperluas sosialisasi hak konsumen secara masif. Serta
konsumen yang lebih teliti dan cermat dalam melakukan transaksi elektronik

Article 16(a) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection prohibits business operators from failing to fulfill orders and/or meet the completion deadlines as promised to consumers. However, in practice, breaches of contract often occur in the form of delays in the delivery of goods that exceed the estimated time frame promised by the business operator. This phenomenon results in harm to consumer rights as well as legal uncertainty, thereby highlighting the urgency of conducting this thesis research. The objective of this study is to explain the legal relationship between the parties involved in transactions on the Shopee platform, the factors causing delays in the delivery of goods beyond the estimated timeframe in transactions on the Shopee platform, and the forms of legal protection available to consumers in transactions on the Shopee platform. The research method used to prepare this thesis is empirical legal research, utilizing primary data collected through interviews and secondary data from a literature review. The data obtained were analyzed qualitatively to gain an understanding of the phenomenon under study The research findings indicate that the legal relationship between the parties arises when consumers make a purchase and click “Agree” in the transaction feature, thereby obligating the parties to fulfill the agreement. The factors causing delays fall into two categories: natural factors, such as weather or natural disasters, and human error, such as a surge in shipment volume (overload), incorrect addresses, and operational constraints in the goods distribution process. The forms of legal protection available include preventive measures to avoid violations, as well as repressive measures through dispute resolution mechanisms and the provision of compensation to affected consumers. It is recommended that Shopee management and shipping companies tighten operational oversight and package tracking systems. The procedure for filing claims for damages or compensation for affected consumers must also be simplified without complicated bureaucracy. In addition, the government, together with consumer protection agencies, needs to massively expand public awareness campaigns regarding consumer rights. Furthermore, consumers should be more careful and vigilant when conducting electronic transactions