Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu dan/atau Musik pihak yang wajib membayar royalti adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial yang meliputi pertokoan salah satu nya tempat gym. Namun, hingga saat ini masih ditemukannya pihak pengelola gym di Kota Banda Aceh yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh pengelola gym di Kota Banda Aceh dan faktor pengelola gym tidak membayarkan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, serta langkah yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pemegang hak cipta lagu dan/atau musik.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola gym di Kota Banda Aceh belum melaksanakan kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang di amanatkan dari PP No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan Musik. Faktor pengelola gym tidak membayarkan royalti lagu dan/atau musik, yaitu: 1) Faktor kurangnya pendapatan, 2) faktor ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pengelola gym, 3) faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah, 4) faktor belum adanya sosialisasi dari pemerintah, 5) faktor belum adanya LMK di Provinsi Aceh. Beberapa langkah atau upaya guna meningkatkan perlindungan terhadap pencipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: melaksanakan sosialisasi dan FGD, mengusulkan pembentukan LMK di Aceh, mengupayakan mediasi, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan lagu secara komersial ditempat umum, dan membangun sistem digital yang terintegrasi untuk mencatat setiap penggunaan lagu secara komersial.

Disarankan kepada pengelola gym di Kota Banda Aceh untuk tidak memutar musik tanpa izin resmi atau lisensi dari pencipta musik dan setiap pemutaran lagu dan/atau musik ditempat gym wajib membayar royalti sesuai UUHC Tahun 2014. Seluruh pihak yang terkait diharapkan memenuhi kewajiban tersebut agar faktor-faktor atau penghambat tidak dibayarkan royalti dapat diatasi. Pencipta lagu/musik disarankan bergabung dengan LMK untuk memperoleh royalti. Pemerintah juga diharapkan membentuk LMK di Provinsi Aceh.

Pursuant to Article 3 paragraph (2) of Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Copyright in Songs and/or Music, any individual or legal entity that uses songs and/or music in commercially oriented public services, including commercial establishments such as fitness centers, is obligated to pay royalties. However, to date, a number of gym operators in Banda Aceh City have yet to fulfill their obligation to pay royalties for the use of copyrighted songs and/or music. This research aims to examine the implementation of the obligation to pay royalties for copyright in songs and/or music by gym operators in Banda Aceh City, the factors underlying the failure of gym operators to pay such royalties, and the measures undertaken by the Government to protect copyright holders of songs and/or music. This research employs an empirical juridical method. Primary data were obtained through field research conducted by means of interviews with respondents and informants. Secondary data were obtained through a review of relevant literature and applicable laws and regulations. The results of the research indicate that gym operators in Banda Aceh City have not yet fulfilled their obligation to pay royalties for the use of songs and/or music as mandated by Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Copyright in Songs and/or Music. The factors contributing to the non-payment of royalties by gym operators include: (1) insufficient income; (2) lack of knowledge and understanding among gym operators; (3) inadequate government supervision; (4) the absence of government-led public awareness and outreach programs; and (5) the absence of a Collective Management Institution (Lembaga Manajemen Kolektif/“LMK”) in Aceh Province. Several measures undertaken by the Government to strengthen the protection of song and/or music creators include conducting public awareness programs and Focus Group Discussions (FGDs), proposing the establishment of an LMK in Aceh, facilitating mediation efforts, strengthening supervision over the commercial use of songs and/or music in public places, and developing an integrated digital system to record the commercial use of songs and/or music. It is recommended that gym operators in Banda Aceh City refrain from playing music without obtaining the requisite authorization or license from the relevant copyright holders, and that every use or public performance of songs and/or music in gym facilities be subject to the payment of royalties in accordance with Law No. 28 of 2014 on Copyright. All relevant stakeholders are expected to fulfill their respective obligations to address and overcome the factors and obstacles contributing to the non-payment of royalties. Song and/or music creators are advised to become members of an LMK in order to facilitate the collection and receipt of royalties. The Government is also expected to establish an LMK in Aceh Province.