Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
ALDIRA MALINI
(2026)
ANALISIS HUKUM KOMPARATIF ANTARA UNEMPLOYMENT INSURANCE INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT UNTUK PERLINDUNGAN PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(ix, 68) hlm., singk., tabl., bibl.

(Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M.)

Jaminan sosial merupakan mekanisme fundamental dalam hukum ketenagakerjaan yang melindungi pekerja dari risiko ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja. Di Indonesia, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, masih terbatas pada pekerja sektor formal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupannya dibandingkan dengan sistem Unemployment Insurance (UI) Amerika Serikat yang telah lebih mapan berdasarkan Social Security Act 1935.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dasar hukum, cakupan, mekanisme administratif, dan prinsip jaminan sosial dari JKP dan UI guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta saran untuk memperbaiki perlindungan pekerja pasca-PHK di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari sumber primer (peraturan perundang-undangan Indonesia dan Amerika Serikat), sumber sekunder (literatur akademik dan laporan kelembagaan), dan sumber tersier (kamus hukum dan ensiklopedia), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan perbandingan hukum yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKP dan UI memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan finansial sementara bagi pekerja yang di-PHK, namun berbeda secara signifikan dalam hal cakupan, fleksibilitas administratif, dan responsivitas terhadap krisis. JKP menjamin hak normatif pekerja formal melalui sanksi administratif dan pidana, namun tetap terbatas pada sektor formal, sementara kemitraan federal-negara bagian UI mencakup kategori pekerja yang lebih luas dan beradaptasi lebih cepat saat krisis melalui mekanisme seperti Extended Benefits dan Federal Pandemic Unemployment Compensation.

JKP memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan perlindungan regulasi yang jelas bagi pekerja sektor formal, meskipun efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui perluasan cakupan dan administrasi yang lebih fleksibel. Disarankan agar Pemerintah memperluas cakupan JKP kepada pekerja informal, mandiri, dan kontrak, menyederhanakan prosedur administratif dengan mengacu pada model federal-negara bagian Amerika Serikat, memperkuat program pelatihan, dan membangun mekanisme respons krisis guna memastikan perlindungan pekerja pasca-PHK yang lebih komprehensif.

ABSTRACT ALDIRA MALINI (2026) A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS BETWEEN INDONESIA AND UNITED STATE’S UNEMPLOYMENT INSURANCE FOR POST TERMINATION WORKER PROTECTION Faculty of Law, Syiah Kuala University (ix, 68) pp., abbr., tabl., bibl. (Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M.) Social security is a fundamental mechanism in labor law that protects workers against economic risks arising from job termination. In Indonesia, the Job Loss Security Program (JKP), regulated under Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 35 of 2021, remains limited to formal-sector workers, raising questions about its adequacy compared to the more established United States Unemployment Insurance (UI) system under the Social Security Act of 1935. This research aims to comparatively analyze the legal foundations, coverage, administrative mechanisms, and social security principles of JKP and UI in order to identify strengths, weaknesses, and suggestions for improving post-termination worker protection in Indonesia. This research employs a normative juridical method with comparative, statutory, and conceptual approaches. Legal materials consist of primary sources (Indonesian and U.S. legislation and regulations), secondary sources (academic literature and institutional reports), and tertiary sources (legal dictionaries and encyclopedias), collected through library research and analyzed descriptively qualitatively to produce a systematic legal comparison. The results show that JKP and UI share the goal of providing temporary financial protection to terminated workers but differ significantly in coverage, administrative flexibility, and crisis responsiveness. JKP guarantees formal workers' statutory rights through administrative and criminal sanctions, yet remains confined to the formal sector, while UI’s federal state partnership covers broader worker categories and adapts more rapidly during crises through mechanisms such as Extended Benefits and Federal Pandemic Unemployment Compensation. JKP has a strong legal foundation and provides clear regulatory protection for formal-sector workers, though its effectiveness can be enhanced through broader coverage and more flexible administration. It is suggested that the Government expand JKP coverage to informal, self-employed, and contract workers, simplify administrative procedures following the U.S. federal state model, strengthen training programs, and establish a crisis response mechanism to ensure more comprehensive post-termination worker protection.