Electronic Theses and Dissertation

Fenomena anak jalanan di Kota Banda Aceh masih ditemukan meskipun kebijakan penanganan telah ditetapkan, termasuk Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan anak jalanan masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan sinergi antarinstansi yang lebih optimal. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis sinergisitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalanan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan (2) menganalisis faktor-faktor yang menghambat sinergisitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas delapan informan, yaitu perwakilan dari ketiga instansi tersebut dan lima anak jalanan yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sinergisitas Pemerintah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan indikator sinergitas menurut Doctoroff, hanya indikator kepercayaan yang telah terpenuhi dengan baik, sedangkan indikator komunikasi yang efektif, umpan balik, dan kreativitas belum terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh koordinasi yang masih bersifat situasional, belum optimalnya pemantauan pascarehabilitasi, serta belum adanya inovasi bersama dalam penanganan anak jalanan (2) hambatan sinergisitas meliputi belum adanya standar SOP bersama, koordinasi lintas instansi yang belum rutin, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, kapasitas rumah singgah, kebijakan penganggaran berbasis domisili, serta faktor eksternal berupa tekanan ekonomi keluarga dan kebiasaan masyarakat memberikan uang kepada anak jalanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) sinergisitas Pemerintah Kota Banda Aceh masih berada pada tingkat respectful, yaitu telah terbangun hubungan kerja yang saling menghargai, tetapi belum berkembang menjadi sistem penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan; serta (2) efektivitas sinergisitas masih dipengaruhi oleh keterbatasan sistem kelembagaan dan faktor sosial ekonomi yang belum dapat diatasi melalui kerja sama antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan SOP bersama, penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas Rumah Singgah Sementara, serta penguatan pendekatan berbasis keluarga agar penanganan anak jalanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Sinergisitas, Pemerintah Kota, Anak Jalanan, PPKS, Banda Aceh.

Street children continue to be found in public spaces in Banda Aceh despite the enactment of relevant policies, including Mayor Regulation No. 7 of 2018. This situation indicates that the implementation of street children's care still faces various obstacles, necessitating optimal synergy between agencies. This study aims to (1) determine and analyze the synergy between the Banda Aceh City Social Service, the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City, and the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Service (DP3AP2KB) of Banda Aceh City in handling street children as Social Welfare Service Recipients (PPKS) and (2) analyze the factors that hinder this synergy. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The research subjects consisted of eight informants, namely representatives from the three agencies and five street children who were selected purposively. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that (1) the synergy of the Banda Aceh City Government is not yet fully optimal. Based on synergy indicators according to Doctoroff, only the trust indicator has been met well, while the indicators of effective communication, feedback, and creativity have not been met optimally. These conditions are indicated by situational coordination, suboptimal post-rehabilitation monitoring, and the absence of joint innovation in handling street children. (2) Barriers to synergy include the absence of shared SOP standards, irregular cross-agency coordination, limited budget, human resources, shelter capacity, domicile-based budgeting policies, and external factors such as family economic pressure and the community's habit of giving money to street children. This study concludes that: (1) the synergy of the Banda Aceh City Government is still at the respectful level, meaning a mutually respectful working relationship has been established, but it has not yet developed into an integrated and sustainable handling system; and (2) the effectiveness of synergy is still influenced by limitations in the institutional system and socioeconomic factors that cannot be addressed through inter-agency cooperation. Therefore, it is necessary to develop joint SOPs, strengthen cross-agency coordination, increase the capacity of Temporary Shelters, and strengthen family-based approaches so that handling street children can be implemented more effectively, integrated, and sustainably. Keywords: Synergy, City Government, Street Children, PPKS, Banda Aceh.