Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan teknologi dalam bidang keuangan telah mendorong masyarakat untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non-tunai, salah satunya melalui penggunaan kartu kredit. Namun, dalam praktiknya tidak semua produk kartu kredit yang beredar di masyarakat telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kepastian perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemegang kartu kredit yang tidak terdaftar secara resmi.

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” yang bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan kartu kredit yang tidak terdaftar di OJK serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang kartu kredit tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum, dan ensiklopedia. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain pemegang kartu tidak memperoleh perlindungan administratif dari OJK, kesulitan mengakses mekanisme penyelesaian sengketa resmi, berisiko mengalami kerugian material dan immaterial, lemahnya penegakan hukum perdata maupun pidana, serta timbulnya ketidakpastian hukum akibat kontrak penerbitan yang tidak memenuhi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga pengawas guna mencegah peredaran kartu kredit ilegal, peningkatan peran OJK dalam perlindungan konsumen, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat agar lebih memahami risiko penggunaan produk keuangan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi secara resmi.

Advancements in financial technology have encouraged the public to shift from cash-based payment systems to cashless payment methods, one of which is the use of credit cards. However, in practice, not all credit card products circulating in the market are registered with and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). This situation gives rise to legal issues, particularly concerning the legal certainty of consumer protection for holders of credit cards that are not officially registered with the OJK. This research, entitled “Legal Protection for Holders of Credit Cards Not Registered with the Financial Services Authority (OJK)”, aims to examine the legal consequences arising from the use of credit cards that are not registered with the OJK and to analyze the forms of legal protection available to holders of such credit cards. This study employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The research data were obtained from primary legal materials consisting of statutory regulations, including the Indonesian Civil Code, the Banking Law, the Consumer Protection Law, the Financial Services Authority Law, as well as Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority (OJK) Regulations. Secondary and tertiary legal materials were gathered from legal literature, scholarly articles, previous research, legal dictionaries, and encyclopedias. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the use of credit cards not registered with the OJK gives rise to various legal consequences. These include the absence of administrative protection from the OJK, limited access to official dispute resolution mechanisms, exposure to material and non-material losses, weak enforcement of both civil and criminal law, and legal uncertainty resulting from issuance agreements that fail to comply with the principles of transparency and consumer protection. Based on these findings, this study recommends strengthening the regulatory framework and enhancing coordination among supervisory authorities to prevent the circulation of illegal credit cards. It also recommends reinforcing the role of the OJK in consumer protection and improving public legal and financial literacy to enhance public awareness of the risks associated with using financial products that are neither officially registered nor subject to regulatory supervision.