Electronic Theses and Dissertation

Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk pangan dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang beredar di warung kopi Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tanpa mencantumkan label sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen karena tidak tersedianya informasi penting mengenai produk yang dikonsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masih beredarnya produk pangan industri rumah tangga tidak berlabel di warung kopi serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode purposive sampling. Lokasi penelitian di lakukan di warung kopi dalam kawasan Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Populasi penelitian terdiri dari Pemilik/pengelola warung kopi, pelaku usaha industri rumah tangga pangan, konsumen warung kopi, Bpom Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih beredarnya produk pangan IRTP tidak berlabel disebabkan oleh keterbatasan ekonomi pelaku usaha, rendahnya pemahaman mengenai ketentuan pelabelan, tingginya permintaan konsumen terhadap produk rumahan, sikap permisif pemilik warung kopi, rendahnya kesadaran konsumen, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, edukasi, pengawasan, penarikan produk dari peredaran, dan pemberian ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian.

Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan pembinaan, edukasi, dan pengawan terhadap pelaku usaha IRTP serta memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan pelabalan pangan agar peredaran produk pangan tanpa label dapat diminimalisir. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, pemilik warung kopi, dan konsumen mengenai pentingnya pelabelan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal.

Consumers' right to obtain accurate, clear, and honest information regarding food products is guaranteed under Article 4(c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, processed food products produced by Home Food Industries (Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP) are still found circulating in coffee shops in Syiah Kuala District, Banda Aceh, without labels as required by Article 2(1) of the Regulation of the National Agency of Drug and Food Control concerning Processed Food Labeling. This condition has the potential to harm consumers due to the absence of essential information regarding the products they consume. This study aims to identify the factors contributing to the circulation of unlabeled home food industry products in coffee shops and to examine the forms of legal protection available to consumers. This research employs an empirical juridical approach using purposive sampling. The research was conducted in coffee shops located within the Syiah Kuala District, Banda Aceh City. The research population consisted of coffee shop owners/managers, home food industry business actors, coffee shop consumers, the Banda Aceh Office of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), the Banda Aceh Health Office, and the Aceh Department of Industry and Trade. Data were collected through library research and field research, while data analysis was conducted using a qualitative method. The results of the study indicate that the continued circulation of unlabeled IRTP food products is caused by the limited economic capacity of business actors, a lack of understanding of labeling requirements, high consumer demand for homemade products, the permissive attitude of coffee shop owners, low consumer awareness, and the suboptimal implementation of government supervision. Legal protection for consumers is provided through guidance, socialization programs, education, supervision, product withdrawal from circulation, and compensation when consumers suffer losses. It is recommended that the government enhance guidance, education, and supervision of IRTP business actors and strengthen compliance with food labeling regulations in order to minimize the circulation of unlabeled food products. Furthermore, it is necessary to increase the legal awareness of business actors, coffee shop owners, and consumers regarding the importance of food labeling to achieve more effective consumer protection.