Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat di wilayah tertinggal Kabupaten Pidie. Kondisi tersebut ditandai dengan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, rendahnya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan produktif, keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital, serta belum optimalnya pelaksanaan program literasi digital. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kapasitas digital masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendorong literasi digital masyarakat di wilayah tertinggal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan Teori Peran yang meliputi peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, serta didukung oleh konsep literasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah melaksanakan perannya sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan program yang mendukung penguatan literasi digital masyarakat. Sebagai dinamisator, pemerintah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk akses internet dan kegiatan pendampingan literasi digital. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie telah berupaya menjalankan perannya dalam mendorong literasi digital masyarakat di wilayah tertinggal, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas dan jangkauan program literasi digital, serta pemerataan infrastruktur digital guna mendukung terwujudnya masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif, produktif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Literasi Digital, Wilayah Tertinggal, Kabupaten Pidie, Administrasi Publik

This research was motivated by the low level of digital literacy among communities in disadvantaged areas of Pidie Regency. This condition is characterized by limited ability to use digital technology, low utilization of technology for productive activities, inadequate access to digital infrastructure, and the suboptimal implementation of digital literacy programs. In this context, the local government plays an important role in improving the digital capacity of the community through various policies and programs. This study aims to analyze the role of the Pidie Regency Government in promoting digital literacy among communities in disadvantaged areas and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was based on Role Theory, which examines the government's role as a regulator, dynamizer, and facilitator, supported by the concept of digital literacy. The results show that the Pidie Regency Government has carried out its role as a regulator through the formulation of policies and programs that support the strengthening of digital literacy. As a dynamizer, the government has conducted various socialization, educational, and training activities to increase public awareness and participation in the use of digital technology. As a facilitator, the government has provided supporting facilities and infrastructure, including internet access and digital literacy assistance programs. However, the implementation of these roles has not been fully optimal due to several challenges, including limited digital infrastructure, low levels of public understanding of digital technology, limited human resources, budget constraints, and inadequate inter-agency coordination. Based on the findings, it can be concluded that the Pidie Regency Government has made efforts to fulfill its role in promoting digital literacy among communities in disadvantaged areas, although the effectiveness of these efforts still needs improvement. Therefore, stronger coordination among stakeholders, enhancement of the quality and coverage of digital literacy programs, and more equitable digital infrastructure development are needed to support the creation of a society that can utilize digital technology effectively, productively, and sustainably. Keywords: Government Role, Digital Literacy, Disadvantaged Areas, Pidie Regency, Public Administration