Electronic Theses and Dissertation

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang marak terjadi di perguruan tinggi. Regulasi nasional melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan institusi tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Di Universitas Syiah Kuala (USK), aturan ini diturunkan melalui Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 dengan membentuk Satgas PPKPT. Namun, data lapangan menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, budaya victim blaming, dan keengganan korban melapor. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul permasalahan mengenai efektivitas bentuk pelindungan, penerapan sanksi, dan hambatan implementasi kebijakan di kampus.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelindungan korban, menganalisis jenis dan penerapan sanksi bagi pelaku, serta mengidentifikasi hambatan USK dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan melalui kuesioner dan wawancara bersama mahasiswa, Satgas PPKPT, dosen, tenaga kependidikan, serta biro kemahasiswaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bentuk pelindungan korban di USK meliputi aspek pendampingan (konseling, kesehatan, bantuan hukum), pelindungan akademik, dan pemulihan. Namun, Satgas PPKPT USK belum memiliki fasilitas fisik berupa rumah aman (shelter) mandiri sehingga harus mengandalkan kemitraan instansi luar. Penerapan sanksi terhadap pelaku diselesaikan melalui mekanisme internal berupa sanksi administratif (ringan, sedang, berat), di mana Rektor memegang otoritas eksekusi final berdasarkan rekomendasi Satgas. Hambatan utama yang dihadapi adalah sosialisasi kebijakan yang belum merata, rendahnya keberanian melapor akibat faktor psikologis (malu dan takut), serta lestarinya budaya victim blaming dan ketimpangan relasi kuasa di lingkungan kampus.
Disarankan kepada pimpinan USK dan Satgas PPKPT untuk memperluas jangkauan sosialisasi mekanisme pelaporan. Pembenahan regulasi perlu dilakukan dengan merevisi Peraturan Rektor agar selaras dengan pelapisan sanksi pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 demi konsistensi efek jera. Selain itu, diperlukan penguatan sarana melalui penyediaan ruang aman mandiri serta pelatihan berkala bagi tenaga keamanan dan komunitas kampus guna mengikis stigma dan menciptakan lingkungan akademik yang aman bagi korban.

Sexual violence is a widespread human rights violation in higher education. National regulations, through Ministerial Regulation No. 55 of 2024, require higher education institutions to prevent and address violence. At Syiah Kuala University (USK), this regulation was implemented through Rector's Regulation No. 33 of 2025, which established the PPKPT Task Force. However, field data demonstrates unequal power relations, a culture of victim blaming, and a reluctance of victims to report. Based on these conditions, issues arise regarding the effectiveness of protection measures, the application of sanctions, and obstacles to policy implementation on campus. The purpose of this study is to determine the forms of victim protection, analyze the types and application of sanctions for perpetrators, and identify obstacles facing USK in implementing Permendikbudristek No. 55 of 2024. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Field research was conducted through questionnaires and interviews with students, the PPKPT Task Force, lecturers, educational staff, and the student affairs office. Literature research was conducted by examining books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The results indicate that victim protection at USK includes aspects of assistance (counseling, health, legal aid), academic protection, and rehabilitation. However, the USK PPKPT Task Force does not yet have physical facilities in the form of an independent safe house (shelter) and therefore must rely on partnerships with external agencies. Sanctions against perpetrators are implemented through an internal mechanism in the form of administrative sanctions (light, medium, or heavy), with the Rector holding final enforcement authority based on the Task Force's recommendations. The main obstacles faced are uneven policy dissemination, low reporting confidence due to psychological factors (shame and fear), and the persistence of a culture of victim blaming and unequal power relations within the campus environment. It is recommended that USK leadership and the PPKPT Task Force expand the reach of reporting mechanisms. Regulatory improvements are needed by revising the Rector's Regulation to align with the layering of sanctions in Permendikbudristek Number 55 of 2024 for a consistent deterrent effect. In addition, strengthening facilities is needed by providing independent safe spaces and regular training for security personnel and the campus community to reduce stigma and create a safe academic environment for victims.