Electronic Theses and Dissertation

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN
HUKUM DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN DI KOTA
BANDA ACEH

Musanna Maulidiana
*
Ilyas
**
Muhammad Zaki
***

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan PTSL dilaksanakan secara
serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah
desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat. Melalui pelaksanaan tersebut,
PTSL bertujuan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas
tanah sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Namun, tujuan
tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktiknya, masih ditemukan
permasalahan berupa terbitnya sertifikat ganda atas satu bidang tanah.
Keberadaan sertifikat ganda tersebut justru menimbulkan sengketa pertanahan
karena terdapat lebih dari satu pihak yang memiliki sertifikat atas objek tanah
yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL belum
sepenuhnya mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum
sebagaimana yang menjadi tujuan penyelenggaraannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji pelaksanaan
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh, faktor penghambat dan pendukung dalam
pelaksanaan PTSL di Kota Banda Aceh, serta implementasi kewenangan
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam memberikan kepastian hukum dan
mencegah sengketa melalui program PTSL
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris, data diperoleh melalui sumber data primer yaitu penelitian
lapangan dan sumber data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil
penelitian lapangan (data primer) dan dikaitkan dengan penelitian kepustakaan
(data sekunder). Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode penelitian deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh,
pada tahap pengumpulan dan penelitian data yuridis masih ditemukan kendala,
yaitu beberapa bidang tanah belum terplot pada peta pendaftaran elektronik
serta terdapat bidang tanah yang saling tumpang tindih (overlapping). Kedua,
faktor penghambat pelaksanaan PTSL di Kota Banda Aceh terdiri dari 3
kendala yaitu faktor masyarakat, faktor administratif, dan faktor pembaharuan
informasi di sosial media dan faktor pendukung PTSL di Kota Banda Aceh
yaitu terdiri faktor dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah. Ketiga,
implementasi kewenangan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dalam
memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa melalui program PTSL
dilakukan dengan menjalankan fungsi pencegahan sejak tahap awal melalui
pengumuman data dan pemberian ruang sanggahan kepada masyarakat
sebelum sertifikat diterbitkan, dilanjutkan dengan fasilitasi mediasi apabila
timbul keberatan selama proses berlangsung. Khusus untuk penanganan
sertifikat ganda, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh menerapkan alur
penyelesaian berjenjang yang mengakomodasi kearifan lokal Aceh, yaitu
mewajibkan mediasi terlebih dahulu di tingkat gampong sebelum perkara dapat
ditangani secara formal oleh BPN, dan apabila mediasi BPN tetap tidak
menghasilkan kesepakatan, para pihak diarahkan menempuh jalur hukum
lanjutan. Dari 5 (lima) kasus mediasi yang ditangani dalam rangkaian kegiatan
PTSL, hanya 1 (satu) kasus yang berhasil mencapai kesepakatan, sementara 4
(empat) kasus lainnya tidak membuahkan kesepakatan karena masing-masing
pihak tetap mempertahankan klaimnya.
Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk dapat
meningkatkan kualitas verifikasi data fisik dan yuridis, memperkuat koordinasi
dengan pemerintah gampong, memanfaatkan teknologi digital dan peta
berbasis geospasial, dan melakukan pengecekan riwayat tanah secara lebih
menyeluruh sebelum penerbitan sertifikat.
Kata Kunci: Implementasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh

THE IMPLEMENTATION OF THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) PROGRAM AS AN EFFORT TO ESTABLISH LEGAL CERTAINTY AND PREVENT LAND DISPUTES IN BANDA ACEH CITY Musanna Maulidiana * Ilyas ** Muhammad Zaki *** ABSTRACT Based on Article 4 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL), the implementation of PTSL is carried out simultaneously for all land registration objects within a village, sub-district, or other equivalent administrative area. Through this implementation, PTSL aims to establish legal certainty and legal protection over land rights, thereby preventing the occurrence of land disputes. However, this objective has not been fully achieved. In practice, cases of duplicate land certificates issued for the same parcel of land continue to occur. The existence of duplicate certificates gives rise to land disputes because more than one party holds a certificate for the same land parcel. This condition indicates that the implementation of PTSL has not yet been fully effective in providing legal certainty and legal protection as intended by the program. This research aims to examine and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program by the Banda Aceh City Land Office, the supporting and inhibiting factors affecting the implementation of PTSL in Banda Aceh City, and the implementation of the authority of the Banda Aceh City Land Office in providing legal certainty and preventing land disputes through the PTSL program. The research method employed in this study is empirical juridical research, with data obtained from primary data sources, namely field research, and secondary data sources, namely library research. The approach used is a qualitative approach, namely by presenting the results of field research (primary data) and relating them to library research (secondary data). The research findings were compiled using a descriptive research method. The results of the study indicate that, first, the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Banda Aceh City Land Office has been carried out in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Number 6 of 2018, covering all stages from planning to the issuance of land certificates. Second, the factors hindering the implementation of PTSL in Banda Aceh City consist of three main obstacles: community-related factors, administrative factors, and the continuous dissemination of updated information through social media. Meanwhile, the supporting factors include strong community participation and government support. Third, the implementation of the authority of the Banda Aceh City Land Office in providing legal certainty and preventing land disputes through the PTSL program is carried out by implementing preventive measures from the initial stage, including the public announcement of land registration data and providing an opportunity for the public to submit objections before land certificates are issued. This is followed by the facilitation of mediation whenever objections arise during the registration process. Specifically, in handling cases of overlapping land certificates (double certificates), the Banda Aceh City Land Office applies a tiered dispute resolution mechanism that accommodates Acehnese local wisdom by requiring mediation at the gampong (village) level before the case can be formally handled by the National Land Agency (BPN). If mediation conducted by the Land Office also fails to reach an agreement, the disputing parties are directed to pursue further legal proceedings. Of the five mediation cases handled within the PTSL implementation, only one case resulted in a settlement, while the remaining four cases failed because each party maintained its respective claim. This finding demonstrates that although dispute prevention and resolution mechanisms have been implemented optimally, their effectiveness remains limited by the complexity of the parties’ competing interests and weaknesses in juridical verification, particularly concerning land parcels that have not yet been plotted on the electronic cadastral map and the authenticity of the documents submitted by applicants. It is recommended that the Banda Aceh City Land Office improve the quality of physical and juridical data verification, strengthen coordination with gampong governments, utilize digital technology and geospatial mapping systems, and conduct more comprehensive examinations of land ownership history prior to the issuance of land certificates. Keywords: Implementation, Complete Systematic Land Registration, Banda Aceh City Land Office.