Electronic Theses and Dissertation

Ketentuan pengaturan mengenai pelepasan hewan ternak di jalan umum telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada pasal 28 ayat (1) dan 274, serta diperkuat melalui Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penertiban Ternak yang mengatur kewajiban pemilik ternak untuk menjaga dan mengawasi ternaknya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaaan hewan ternak yang berkeliaran masih menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penagakan hukum terhadap pemilik ternak dan apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut di Kabupaten Aceh Jaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemilik ternak yang menjadi penyebab kecelakaan di Kabupaten Aceh Jaya, mengindetifikasi hambatan dalam penerapannya, serta menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkombinasikan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Keseluruhan data kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemilik hewan ternak di Kabupaten Aceh Jaya belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari belum efektifnya penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam qanun, serta masih dominannya penyelesaian perkara melalui mekanisme kekeluargaan. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbasan sumber daya aparat penegakan hukum, minimnya sarana dan prasana pendukung, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait mencakup langkah preventif melalui sosialisasi dan patroli, serta langkah represif berupa penertiban dan penjatuhan sanksi, namun pelaksanaannya belum mampu menimbulkan efek jera secara keseluruhan.

Disarankan agar aparat penegak hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan sanksi dalam qanun,serta penerapan langkah preventif dan represif secara seimbang. Penegakan sanksi administratif dan denda harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera.

The legal framework governing the release of livestock onto public roads is stipulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, particularly Articles 28(1) and 274, and is further reinforced by Qanun of Aceh Jaya Regency Number 11 of 2021 concerning Livestock Control, which imposes an obligation upon livestock owners to properly supervise and restrain their animals. Nevertheless, empirical conditions indicate that livestock roaming freely on public roads continues to be a significant cause of traffic accidents. This situation raises legal concerns regarding the implementation of law enforcement against livestock owners and the factors that hinder the effective enforcement of such regulations in Aceh Jaya Regency. This study aims to examine the implementation of law enforcement measures against livestock owners whose animals have caused traffic accidents in Aceh Jaya Regency, to identify the obstacles encountered in the enforcement process, and to analyze the preventive and corrective measures undertaken by the government and the relevant authorities. This research employs an empirical juridical method by integrating a statutory approach with a sociological approach. The study relies on both primary data obtained through interviews and secondary data collected through a comprehensive literature review. All data were subsequently analyzed using a qualitative approach in order to provide a comprehensive understanding of the legal issues under examination. The findings reveal that law enforcement against livestock owners in Aceh Jaya Regency has not yet been implemented effectively. This is evidenced by the ineffective application of sanctions prescribed under the relevant Qanun and the continued predominance of informal settlements through amicable or family-based dispute resolution mechanisms. The principal obstacles identified include the limited capacity of law enforcement agencies, inadequate supporting facilities and infrastructure, weak monitoring and supervision mechanisms, and the relatively low level of legal awareness among members of the public. Although the government and the relevant authorities have undertaken both preventive measures, including public awareness campaigns and routine patrols, and repressive measures, such as livestock control operations and the imposition of sanctions, these efforts have not yet produced a sufficient deterrent effect. Accordingly, it is recommended that law enforcement authorities intensify public awareness initiatives concerning the sanctions prescribed under the Qanun while ensuring a balanced implementation of preventive and repressive enforcement measures. Administrative sanctions and monetary fines should be imposed consistently and without exception in order to strengthen legal compliance and create an effective deterrent against future violations.