Electronic Theses and Dissertation

Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam prakteknya ternyata terdapat kasus pelaku usaha yang menjual beras oplosan di Kabupaten Pidie, hal ini sangat bertentangan dengan pasal diatas karena pelaku usaha menjual beras oplosan dengan klaim bahwa berasnya memiliki kualitas premium.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat beredarnya beras oplosan di Kabupaten Pidie. Menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan beras oplosan. Menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan beras oplosan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yang mengkaji peraturan hukum sekaligus melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan melalui beberapa literatur dan studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen beras oplosan di Kabupaten Pidie belum sesuai dengan ketentuan hukum, dimana konsumen berhak memperoleh ganti rugi dan melaporkan kerugiannya kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kasus pengoplosan beras masih terjadi akibat minimnya pengawasan pemerintah terhadap kilang padi serta kelakuan curang pelaku usaha yang sengaja mengoplos tanpa izin. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi atas kerugian materiil berupa pengembalian uang serta penarikan kembali barang yang sudah dijual, pemborosan anggaran rumah tangga, dan biaya tambahan untuk membeli beras pengganti. Kerugian immateril yang dialami konsumen berupa gangguan kesehatan yang dialami konsumen serta kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga, dan biaya transportasi untuk menukar beras.

Disarankan kepada pemerintah agar memperluas jangkauan pengawasan terhadap pangan hingga ke tingkat produksi seperti kilang padi dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral secara berkala dan menghukum pelaku usaha agar memberikan efek jera serta memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat selaku konsumen mengenai hak-hak konsumen. Kepada masyarakat selaku konsumen agar lebih cermat dan selektif dalam membeli produk beras yang beredar dalam masyarakat sehingga hak-hak sebagai konsumen dapat terpenuhi.

Article 8, paragraph (1), letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the prohibition for business actors from producing and/or trading goods and/or services that do not comply with the promises stated in the label, etiquette, description, advertisement, or promotion of the sale of such goods and/or services. In practice, however, there was a case of business actors selling adulterated rice (mixed rice) in Pidie Regency. This is heavily contradictory to the aforementioned article because the business actors sold the adulterated rice under the claim that it possessed premium quality. The purpose of this thesis is to identify and explain the form of legal protection for consumers who suffered losses due to the circulation of adulterated rice in Pidie Regency, to explain the responsibility of business actors who trade adulterated rice, and to explain the legal consequences imposed on business actors who trade adulterated rice. The research method used is a empirical-juridical method that examines legal regulations while observing their implementation in the field. This research was conducted through a literature study using various references and a field study through interviews with respondents and informants. Based on the research results, it can be concluded that legal protection for consumers of adulterated rice in Pidie Regency is not yet in accordance with legal provisions, under which consumers have the right to receive compensation and report their losses to the authorized parties as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cases of rice adulteration still occur due to the lack of government supervision over rice mills as well as the fraudulent behavior of business actors who intentionally mix rice without permission. Business actors are required to take responsibility by providing compensation for material losses in the form of refunds, product recalls, waste of household budgets, and additional costs to purchase replacement rice. The immaterial losses suffered by consumers include health problems experienced by consumers, anxiety regarding family health, and transportation costs to exchange the rice. It is recommended that the government expand the scope of food supervision down to the production level, such as rice mills, improve cross-sectoral coordination regularly, and penalize business actors to create a deterrent effect, as well as provide legal socialization to the public as consumers regarding consumer rights. The public, as consumers, are advised to be more careful and selective in purchasing rice products circulating in the community so that their rights as consumers can be fulfilled.