Electronic Theses and Dissertation

Pemerkosaan berkelompok (gang rape) terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, setiap pelaku jarimah perkosaan wajib diproses secara hukum guna memberikan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pembuktian, perlindungan korban, maupun koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pelaku pemerkosaan berkelompok (gang rape) di wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan berkelompok (gang rape) pada anak di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, serta menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan berkelompok terhadap anak wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara kajian literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada unsur yuridis, kondisi korban, dampak sosial, serta nilai-nilai syariat Islam, di mana pemerkosaan berkelompok dipandang sebagai keadaan yang memberatkan hukuman karena dilakukan secara bersama-sama dengan unsur kekerasan dan ancaman yang lebih besar. Penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan berkelompok di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan menggunakan alat bukti berupa keterangan korban, saksi, visum et repertum, dan barang bukti lainnya. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif dengan melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak.

Diperlukan peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar'iah, serta lembaga perlindungan korban dalam rangka memperkuat penegakan hukum yang tegas, cepat, dan adil, sekaligus memastikan perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Selain itu, upaya pencegahan melalui pendidikan agama, moral, dan sosialisasi bahaya kekerasan seksual perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Gang rape involving a child is a serious crime that violates human rights and contravenes the values ​​of Islamic Sharia applicable in Aceh Province. Under Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Criminal Law (*Hukum Jinayat*), every perpetrator of the crime of rape must face legal proceedings to ensure justice for the victim and to create a deterrent effect. However, in practice, law enforcement regarding this offense faces various challenges concerning evidentiary matters, victim protection, and coordination among law enforcement agencies. This thesis aims to explain the judges' considerations regarding perpetrators of gang rape within the jurisdiction of the Banda Aceh Sharia Court, the enforcement of the law against perpetrators of gang rape involving children in that jurisdiction, and the measures taken to address the crime of gang rape against children in the same area. This study employs an empirical legal research method. The required data consists of both primary and secondary sources. Primary data was obtained through fieldwork involving interviews with respondents and informants, while secondary data was gathered through library research, including a review of literature and relevant legislation. The research findings indicate that judicial sentencing decisions are based on legal elements, the victim's condition, social impact, and Islamic Sharia values; gang rape is viewed as an aggravating factor because it involves multiple perpetrators and entails greater violence and threats. Law enforcement against gang rape perpetrators within the jurisdiction of the Banda Aceh Sharia Court proceeds through investigation, prosecution, and trial stages in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014, utilizing evidence such as victim and witness testimonies, *visum et repertum* (forensic medical reports), and other physical evidence. Mitigation efforts are carried out through preventive, repressive, and rehabilitative approaches, involving families, the community, the government, law enforcement agencies, and child protection institutions. Enhanced coordination is required among the police, the prosecutor's office, the Sharia Court, and victim protection agencies to strengthen firm, swift, and fair law enforcement while ensuring comprehensive protection and recovery for victims. Furthermore, prevention efforts—through religious and moral education as well as raising awareness about the dangers of sexual violence—must be continuously intensified within families, schools, and the community.