Electronic Theses and Dissertation

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak sebagai kelompok yang rentan. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung, memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban masih menghadapi berbagai kendala, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pasca persidangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta wawancara langsung dengan hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum,UPTD PPA, serta pihak DPPKBPP dan PA sebagai lembaga pendamping.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban telah dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta melalui pendampingan oleh lembaga terkait. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kondisi psikologis korban, keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak keluarga pelaku, faktor jarak ke persidangan, serta keterbatasan sumber daya dan kesadaran hukum masyarakat.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan koordinasi dan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Kepada pemerintah diharapkan agar memberikan dukungan yang lebih optimal dalam bentuk fasilitas dan sumber daya, serta kepada masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghilangkan stigma terhadap korban tindak pidana Pemerkosaan.

Abstract — Legal protection for children who become victims of rape committed by their biological fathers constitutes one of the State's obligations to safeguard the human rights of children as a vulnerable group. Rape committed within the family, particularly by a biological father, has severe physical, psychological, and social consequences for the victim. In practice, however, the implementation of legal protection for child victims continues to encounter numerous challenges at the stages of investigation, prosecution, trial, and post-trial. Accordingly, an in-depth examination is required to analyze the forms of legal protection provided and the obstacles encountered in their implementation. This undergraduate thesis aims to examine the forms of legal protection afforded to children who are victims of rape committed by their biological fathers and to identify the obstacles encountered in implementing such legal protection within the jurisdiction of the Jantho Syar'iyah Court. This study employs an empirical juridical research method by examining the applicable legal framework and comparing it with the actual conditions encountered in practice. The data were collected through library research and direct interviews with judges of the Jantho Syar'iyah Court, police investigators, public prosecutors, representatives of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (UPTD PPA), and officials from the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DPPKBPP and PA) acting as victim assistance institutions. The findings indicate that legal protection for child victims has been implemented throughout every stage of the criminal justice process, including investigation, prosecution, and trial, as well as through assistance provided by the relevant institutions. Such protection encompasses preventive, repressive, and rehabilitative measures. Nevertheless, its implementation continues to face several obstacles, including the victim's psychological condition, the limited availability of evidence, pressure exerted by the perpetrator's family, the geographical distance to court proceedings, and the limited institutional resources and public legal awareness. This study recommends that law enforcement authorities strengthen inter-agency coordination and adopt a child-centred approach that prioritizes the best interests of the child. The Government is encouraged to provide greater support through adequate facilities and resources, while the public is urged to enhance legal awareness and eliminate the stigma attached to victims of rape.