Electronic Theses and Dissertation

Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hukum perdata, keadaan tersebut dikenal sebagai wanprestasi. Fenomena ini juga terjadi dalam perjanjian jasa katering di Kota Banda Aceh, khususnya yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penyedia jasa katering.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk wanprestasi oleh konsumen meliputi keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, serta pembatalan pesanan secara sepihak. Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi antara lain kelalaian konsumen, kondisi ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban. Dalam menghadapi kondisi tersebut, penyedia jasa katering cenderung menempuh penyelesaian secara non-litigasi melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti pemberian toleransi pembayaran. Hingga saat ini, penyelesaian melalui jalur pengadilan belum pernah dilakukan oleh para pihak.

Disarankan kepada pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertulis yang lebih rinci dan tegas, khususnya terkait sistem pembayaran, serta meningkatkan kesadaran hukum agar dapat memanfaatkan haknya, termasuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Konsumen diharapkan memahami bahwa perjanjian bersifat mengikat sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga wajib memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam setiap transaksi agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang.

A contract constitutes the legal basis governing the relationship between the parties, giving rise to reciprocal rights and obligations that must be performed in accordance with the terms mutually agreed upon, as stipulated under Article 1338 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata). A contract is legally valid only when it satisfies the requirements set forth in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Nevertheless, contractual performance does not always proceed as intended, as one of the parties may fail to fulfill its contractual obligations. Under Indonesian civil law, such failure constitutes a breach of contract (wanprestasi). This issue is also evident in catering service agreements in Banda Aceh, particularly where consumers breach their contractual obligations to catering service providers, resulting in financial losses for the latter. This study aims to examine the forms of breach of contract committed by consumers, identify the factors contributing to such breaches, and analyze the dispute resolution measures undertaken by catering service providers. This research employs an empirical legal research method by examining the applicable statutory regulations and supporting the legal analysis with primary data obtained through field interviews. The findings reveal that the forms of breach of contract committed by consumers include late payment, payment inconsistent with the agreed terms, and unilateral cancellation of catering orders. The primary factors contributing to such breaches include consumer negligence, economic constraints, and a lack of legal awareness regarding the fulfillment of contractual obligations. In addressing these disputes, catering service providers generally prefer non-litigation mechanisms, particularly negotiation, to achieve a mutually acceptable settlement, such as granting additional time for payment. To date, none of the parties involved has pursued dispute resolution through court proceedings. Accordingly, business operators are encouraged to execute more comprehensive and explicit written agreements, particularly concerning payment arrangements, and to enhance their legal awareness so as to effectively exercise their rights, including the right to claim damages pursuant to Articles 1243 and 1267 of the Indonesian Civil Code. Consumers should recognize that contracts are legally binding under Article 1338 of the Indonesian Civil Code and are therefore obligated to perform their contractual duties in a timely manner and in accordance with the agreed terms. Furthermore, the public should strengthen its legal awareness in every contractual transaction to ensure that the rights and obligations of all parties are implemented in a fair and balanced manner.