Electronic Theses and Dissertation

Akselerasi berbagai program strategis terus diupayakan pemerintah guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kota Sabang kini mengintegrasikan konsep blue economy dalam pengelolaan potensi maritimnya yang masif agar berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup nelayan lokal. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan nelayan Sabang masih belum optimal akibat keterbatasan teknologi penangkapan ikan, akses pasar yang sempit, infrastruktur yang belum memadai, serta ketergantungan tinggi terhadap kondisi alam. Konsep blue economy hadir sebagai solusi atas persoalan tersebut dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem laut, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir secara inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Bappeda Kota Sabang dalam mewujudkan blue economy guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori strategi Alfred D. Chandler Jr. (1962) dengan tiga indikator, yaitu penetapan tujuan jangka panjang, penentuan tindakan dan program, serta alokasi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda telah menyusun dokumen Blue Budget Tagging (BBT) sebagai bentuk komitmen politis, namun konsep blue economy belum termaktub secara spesifik dalam RPJMD sebagai arah kebijakan yang mengikat seluruh OPD. Program pemberdayaan nelayan masih didominasi pengadaan sarana fisik, sementara penguatan kapasitas sumber daya manusia yang transformatif masih sangat terbatas. Hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan regulasi daerah, ego sektoral birokrasi, rantai pasok dingin yang terputus, disfungsi Tempat Pelelangan Ikan, serta minimnya partisipasi nelayan dalam perumusan kebijakan.

Kata kunci: Strategi Bappeda; Blue Economy; kesejahteraan nelayan; Pembangunan Keberlanjutan; Kota Sabang

The government continuously accelerates various strategic programs to optimize the utilization of marine resources in order to boost the welfare of coastal communities. In line with this commitment, Sabang City is currently integrating the blue economy concept into the management of its massive maritime potential to provide a multiplier effect on the local fishermen's economy. Nevertheless, fishermen's welfare remains suboptimal due to technological limitations, restricted market access, inadequate infrastructure, and heavy dependence on natural conditions. The blue economy concept offers a strategic solution by integrating economic growth, marine ecosystem sustainability, and inclusive improvement of coastal communities' livelihoods. This study aims to analyze the strategies adopted by Bappeda Sabang City in realizing the blue economy to improve fishermen's welfare and to identify implementation obstacles. A qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis applied Alfred D. Chandler Jr.'s (1962) strategic theory through three indicators: the establishment of long-term goals, the determination of courses of action, and the allocation of resources. The findings reveal that Bappeda has developed the Blue Budget Tagging (BBT) document as a political commitment; however, the blue economy concept has not been specifically embedded in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) as a binding directive for all regional agencies. Fishermen empowerment programs remain dominated by physical infrastructure procurement, while transformative human capacity development is highly limited. Obstacles are multidimensional, encompassing regulatory limitations, bureaucratic sectoral ego, a disrupted cold supply chain, dysfunction of the Fish Auction Place, and minimal fishermen participation in policy formulation. Keywords: blue economy; Bappeda strategy; fishermen’s welfare; Sabang City; marine development