Electronic Theses and Dissertation

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana penipuan khususnya terkait pemberangkatan haji dan umrah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pemberangkatan haji dan umrah, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan pemberangkatan haji dan umrah, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan pemberangkatan haji dan umrah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaam dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori, serta perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pemberangkatan haji dan umrah yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. Hambatan dalam penanggulannya yaitu keterlambatan pelaporan oleh korban, keterbatasan jumlah penyidik, serta standar kompetensi penyidik. Upaya pencegahan tindak pidana penipuan pemberangkatan haji dan umrah yang telah dilakukan yaitu penyuluhan hukum dan sosialisasi oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan kementrian agama, serta memberikan pidana atau hukuman yang memberikan efek jera pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Disarankan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan dalam memilih travel untuk berangkat haji dan umrah. Kepada kementrian agama untuk meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan penyelenggaraan haji serta kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan jumlah dan standar kompetensi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penipuan pemberangkatan haji dan umrah.

Article 378 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) provides that: “Any person who, with the intent of unlawfully benefiting himself/herself or another person, by using a false name or false status, through deceit or a series of fraudulent misrepresentations, induces another person to surrender property, incur a debt, or discharge a receivable, shall be guilty of fraud and shall be subject to imprisonment for a maximum term of four (4) years.” Nevertheless, fraudulent practices, particularly those relating to Hajj and Umrah travel arrangements, continue to occur within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. This undergraduate thesis aims to examine the factors contributing to criminal fraud in the organization of Hajj and Umrah departures, the obstacles encountered in combating such offences, and the measures undertaken to prevent and address fraud in the organization of Hajj and Umrah travel. This research employs an empirical juridical approach. The data were obtained through both field and library research. Field research was conducted by interviewing informants and respondents to collect primary data, while library research involved reviewing books, scholarly literature, legal theories, and relevant statutory regulations. The findings indicate that the primary factors contributing to fraud in Hajj and Umrah travel arrangements include family-related factors, economic factors, and societal factors. The main obstacles in combating such offences consist of delays in reporting by victims, the limited number of investigators, and inadequate competency standards among investigators. Preventive measures undertaken include legal awareness programs and public outreach conducted by the Indonesian National Police in collaboration with the Ministry of Religious Affairs, as well as the imposition of criminal sanctions intended to create a deterrent effect in accordance with the applicable laws and regulations. This study recommends that the public exercise greater caution and improve their awareness when selecting Hajj and Umrah travel agencies. It is further recommended that the Ministry of Religious Affairs strengthen its supervision and impose stricter licensing requirements for Hajj and Umrah service providers. In addition, the Indonesian National Police should increase both the number of investigators and their professional competency to ensure the effective investigation and prosecution of fraud cases involving Hajj and Umrah travel arrangements.