Electronic Theses and Dissertation

Dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan secara konsisten, meskipun secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang lebih tepat dipulihkan daripada dipidana. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan pemidanaan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan rehabilitative, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan pada bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan sejauh mana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh dalam mengoptimalkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan staf rehabilitasi, tenaga medis, dan pihak terkait di Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) telah dilaksanakan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rujukan inap. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kendala - kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis dan psikolog, keterbatasan sarana dan prasarana seperti laboratorium dan Gedung rehabilitasi, rendahnya dukungan keluarga terhadap pasien, serta rendahnya kesadaran dan motivasi penyalahguna narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi secara berkelanjutan.

Disarankan supaya program-program dalam peningkatan efektivitas rehabilitasi juga turut ditingkatkan agar rehabilitasi dapat berfungsi secara layak untuk pemulihan pelaku penyalahguna narkotika.

In the practice of law enforcement in the field of narcotics, the implementation of rehabilitation for narcotics abusers has still not been carried out consistently, even though it has been normatively regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly Article 54 which requires narcotics addicts and victims of narcotics abuse to undergo medical and social rehabilitation, as well as Article 127 which places narcotics abusers as subjects who are more appropriately rehabilitated rather than punished. However, in its implementation, the punitive approach remains more dominant than the rehabilitative approach, so that the problem in this study is formulated on how the implementation of rehabilitation for narcotics abusers at the Aceh National Narcotics Agency (BNN Aceh) and the obstacles faced in its implementation. This study aims to analyze the implementation of rehabilitation for perpetrators of narcotics abuse at the Aceh National Narcotics Agency (BNN Aceh) as well as to identify various obstacles faced in its implementation, and the extent of the role of the Aceh National Narcotics Agency (BNN Aceh) in optimizing rehabilitation as a means of recovery. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data were obtained through field research in the form of interviews with rehabilitation staff, medical personnel, and related parties at the Aceh National Narcotics Agency (BNN Aceh), while secondary data were obtained through library research on laws and regulations, books, journals, and relevant official documents. The results of the study indicate that the implementation of rehabilitation at the National Narcotics Agency (BNN) has been carried out through medical rehabilitation and social rehabilitation, both in the form of outpatient treatment and inpatient referrals. However, its implementation has not been optimal. The main obstacles faced include limited budget, lack of medical personnel and psychologists, limited facilities and infrastructure such as laboratories and rehabilitation buildings, low family support for patients, as well as low awareness and motivation of narcotics abusers to participate in rehabilitation programs continuously. It is recommended that programs aimed at improving the effectiveness of rehabilitation should also be enhanced so that rehabilitation can properly function for the recovery of narcotics abusers.