Electronic Theses and Dissertation

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya sehingga memerlukan perlakuan dan fasilitas yang sesuai selama menjalani masa pemidanaan. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin perlindungan dan memberikan hak khusus bagi penyandang disabilitas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak terhadap narapidana penyandang disabilitas selama menjalani masa pemidanaan dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan hak perlindungan bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data yang didapat dari lapangan dan literasi-literasi hukum seperti buku teks, jurnal, dan teori-teori. Data lalu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh belum optimal karena fasilitas sarana dan prasarana ramah disabilitas seperti infrastruktur dan alat bantu masih kurang dan belum merata. Terdapat kendala Ketiadaan peraturan teknis yang spesifik mengatur penanganan narapidana disabilitas, tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan hak disabilitas dan kurangnya pemahaman khusus oleh petugas pemasyarakatan tentang penanganan disabilitas serta kurangnya informasi kepada narapidana disabilitas tentang hak-hak mereka.

Disarankan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berkolaborasi secara optimal untuk melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi kebutuhan narapidana disabilitas, mensosialisasikan informasi hak-hak kepada narapidana disabilitas, memberikan pelatihan penanganan disabilitas rutin kepada petugas pemasyarakatan, meningkatkan fasilitas ramah disabilitas serta menyusun regulasi teknis tentang pelayanan dan penanganan narapidana disabilitas.

Fulfilling the rights of persons with disabilities is a crucial part of a correctional system that upholds the principles of justice, humanity, and non-discrimination. Inmates with disabilities have unique needs that differ from those of inmates in general, requiring appropriate treatment and facilities while serving their sentences. Although Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities guarantees protection and provides special rights for persons with disabilities, in practice, various obstacles remain in its implementation in correctional institutions. This study aims to determine and explain the fulfillment of the rights of inmates with disabilities during their sentences and to identify and explain the obstacles faced in implementing the right to protection for inmates with disabilities at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution. The research method used is empirical legal research, utilizing data obtained from the field and legal literature such as textbooks, journals, and theories. The data is then analyzed using a qualitative approach to generate an in-depth understanding of the phenomenon under study. The research results indicate that the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities at the Class IIA Banda Aceh Penitentiary is suboptimal due to the lack of and unequal distribution of disability-friendly facilities and infrastructure, such as infrastructure and assistive devices. Obstacles include the absence of specific technical regulations governing the treatment of prisoners with disabilities, the absence of a dedicated budget allocation to meet the needs of prisoners with disabilities, a lack of specific understanding among correctional officers regarding disability management, and a lack of information provided to prisoners with disabilities about their rights. It is recommended that the Ministry of Immigration and Corrections, the Aceh Regional Office of the Directorate General of Corrections, and the Class IIA Banda Aceh Penitentiary collaborate optimally to conduct initial assessments to identify the needs of prisoners with disabilities, disseminate information on the rights of prisoners with disabilities, provide regular disability management training to correctional officers, improve disability-friendly facilities, and develop technical regulations regarding the services and treatment of prisoners with disabilities.