Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara konstruksi
normatif sistem multipartai di Indonesia dengan praktik demokrasi yang seimbang
dalam perspektif demokrasi Pancasila. Meskipun sistem multipartai memiliki
legitimasi konstitusional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang termaktub
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan kebebasan berserikat yang dijamin
dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dalam praktiknya justru menimbulkan
fragmentasi politik, koalisi pragmatis, serta melemahnya fungsi pengawasan
terhadap pemerintah yang berdampak pada kualitas demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi
normatif sistem multipartai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selain itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif yang
menyebabkan ketidakseimbangan dalam praktik berdemokrasi serta merumuskan
rekonstruksi pengaturan hukum yang lebih ideal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
historis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan teori yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif sistem multipartai
Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai dan prinsip demokrasi Pancasila.
Kemudahan pendirian partai politik tanpa diikuti norma yang memberikan syarat
kualitatif telah menyebabkan proliferasi partai politik yang berlebihan dan
menyebabkan terjadinya fragmentasi kekuasaan di legislatif. Hal ini mendorong
koalisi transaksional, melemahkan checks and balances, serta mengurangi peran
oposisi. Lemahnya sanksi dan ketiadaan evaluasi berkala juga memperburuk
kualitas partai politik.

Kesimpulannya, sistem multipartai di Indonesia belum sepenuhnya selaras
dengan demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, disarankan perubahan Undang
Undang Partai Politik melalui penambahan syarat kualitatif pendirian, evaluasi
berkala, dan penguatan sanksi. Selain itu, diperlukan perubahan UU MD3 dengan
penyederhanaan fraksi menjadi dua barisan serta pembatasan komposisi kekuatan
politik guna menjamin keseimbangan demokrasi yang substantif.

This research is motivated by the inconsistency between the normative construction of the multiparty system in Indonesia and the practice of balanced democracy from the perspective of Pancasila democracy. Although the multiparty system has constitutional legitimacy as a manifestation of popular sovereignty as enshrined in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and freedom of association as guaranteed in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, in practice it has actually given rise to political fragmentation, pragmatic coalitions, and a weakening of the oversight function of the government, which impacts the quality of democracy. This research aims to analyze and explain the normative construction of the multiparty system in Indonesian legislation and assess its compliance with the values ​​of Pancasila democracy. Furthermore, this research aims to identify normative weaknesses that cause imbalances in democratic practice and to formulate a more ideal reconstruction of legal regulations. The research method used is normative juridical legal research using statutory, conceptual, and historical approaches. This study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. Data analysis was conducted qualitatively by examining relevant legal norms, doctrines, and theories. The results of the study indicate that the normative construction of Indonesia's multi-party system does not fully align with the values ​​and principles of Pancasila democracy. The ease of establishing political parties without adhering to norms that stipulate qualitative requirements has led to excessive proliferation of political parties and fragmented power in the legislature. This encourages transactional coalitions, weakens checks and balances, and reduces the role of the opposition. Weak sanctions and the absence of regular evaluations also worsen the quality of political parties. In conclusion, Indonesia's multi-party system does not fully align with Pancasila democracy. Therefore, it is recommended that the Political Party Law be amended by adding qualitative requirements for establishment, regular evaluations, and strengthening sanctions. In addition, amendments to the MD3 Law are needed to simplify the factions into two groups and limit the composition of political forces to ensure a substantive democratic balance.