Electronic Theses and Dissertation

Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan alasan pembenar dalam hukum pidana yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, terdakwa seorang perempuan yang sedang hamil melakukan pembelaan diri setelah diserang terlebih dahulu oleh korban. Kondisi kehamilan menempatkan terdakwa sebagai kelompok rentan, sehingga penelusuran unsur pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan pendekatan perspektif gender.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pembelaan terpaksa terhadap terdakwa perempuan hamil, serta mengkaji penerapan syarat proporsionalitas dan subsidaritas oleh hakim terhadap pembelaan terpaksa dalam perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data melalui penafsiran ilmiah terhadap buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam keadaan mendesak untuk melindungi diri dan janin yang dikandungnya, mengingat korban terlebih dahulu melakukan serangan dengan menarik kerah baju terdakwa hingga sobek dan hendak memukul terdakwa. Sehingga unsur serangan yang melawan hukum dan sifat mendesak dari keadaan dinilai telah terpenuhi. Kedua, tindakan terdakwa dinilai memenuhi syarat proporsionalitas karena pembelaan yang dilakukan berupa dua pukulan dan satu tendangan menggunakan tangan kosong setara dengan intensitas serangan korban dan tidak menimbulkan luka berat atau cacat permanen. Syarat subsidaritas juga terpenuhi karena kondisi kehamilan menyebabkan terdakwa tidak memiliki pilihan yang lebih ringan dan realistis untuk menghindar dari serangan yang membahayakan dirinya maupun janin yang dikandungnya. Atas dasar terpenuhinya kedua prinsip tersebut secara bersamaan, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong hakim untuk lebih sensitif terhadap kondisi perempuan sebagai terdakwa sehingga penilaian tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadaan faktual yang melatarbelakangi peristiwa demi terciptanya keadilan substantif.

Self-defense (noodweer) constitutes a justification under criminal law which eliminates the unlawfulness of an act when it is committed in order to defend oneself against an unlawful attack, as stipulated under Article 49 paragraph (1) of Law Number 1 of 1946 concerning the Indonesian Penal Code. In Decision Number 32/Pid.B/2021/PN Dgl, the defendant, a pregnant woman, acted in self-defense after being initially attacked by the victim. Her condition as a pregnant woman places her within a vulnerable group; therefore, the assessment of the elements of self-defense must be conducted through a gender-sensitive approach. The objective of this research is to analyze the judicial considerations in applying self-defense to a pregnant female defendant, as well as to examine the application of the principles of proportionality and subsidiarity by the court in such a case. This research employs a normative legal research method (library research), namely a data collection technique conducted through scholarly interpretation of books, literature, statutory regulations, and court decisions directly related to the issue under study. The results of this research indicate two key findings. First, the court considered that the defendant’s actions were carried out under urgent circumstances to protect herself and the fetus she was carrying, given that the victim had initiated the attack by pulling the defendant’s collar until it tore and attempting to strike her. Accordingly, the elements of an unlawful attack and the immediacy of the situation were deemed to have been fulfilled. Second, the defendant’s actions were considered to satisfy the principle of proportionality, as her defensive acts, consisting of two punches and one kick using bare hands, were commensurate with the intensity of the victim’s attack and did not result in serious injury or permanent disability. The principle of subsidiarity was also fulfilled, as the defendant’s pregnancy left her with no lighter or more realistic alternative to avoid the attack that endangered both herself and her unborn child. Based on the concurrent fulfillment of these two principles, the court rendered a verdict of acquittal from all legal charges (onslag van alle rechtsvervolging). This research is expected to encourage judges to be more sensitive to the conditions of women as defendants, so that legal assessments are not solely based on normative provisions, but also take into account the factual circumstances underlying the incident, in order to achieve substantive justice.