Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam mendukungResiliensi pengungsi perempuan Rohingya dengan studi kasus di Camp Kulee BateKabupaten Pidie. Latar belakang penelitian ini berangkat dar meningkatnya jumlahpengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh melalui jalur laut serta munculnyatantangan baru berupa resistensi masyarakat lokal, keterbatasan kebijakan daerah,dan dominanya peran aktor non negara dalam penanganan pengungsi. PerempuanRohingya dianggap sebagai kelompok yang memiliki banyak kerentanan danmemerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memeriksa bagaimana pemerintah Aceh, khususnya pemerintah KabupatenPidie, bertanggung jawab secara politik dan moral untuk mendukung resiliensperempuan pengungsi dan untuk menemukan tantangan yang dihadapinya dalammenyeimbangkan tuntutan kemanusiaan internasional dengan perubahan sosialokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknikpengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studidokumentasi. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada teori StateResponsibility dari Richard Falk dan Feminist Ethics Of Care dari Carol Gillingan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah masih bersifaadministratif dan reaktif, dan tidak ada kebijakan khusus yang ditujukan untukmembantu dan melindungi perempuan pengungsi. Karena tidak ada intervenslangsung dari pemerintah, perempuan Rohingya lebih banyak mempertahankan dirimelalui dukungan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Studi inimenyarankan bahwa peran pemerintah daerah harus ditingkatkan melalui kebijakanyang lebih responsif gender, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memastikanbahwa perempuan pengungsi Rohingya dilindungi dan dapat bertahan.

Kata Kunci : Tanggung jawab Pemerintah, resiliensi, pengungsi perempuanRohingya, Aceh

ABSTRACT This study analyzes the responsibility of the Aceh Government in supporting the resilience of Rohingya refugee women with a case study at Kulee Bate Camp, Pidie Regency. The background of this research stems from the increasing number of Rohingya refugees entering Aceh by sea routes, as well as the emergence of new challenges in the form of resistance from the local community, limitations of regional policies, and the dominant role of non-state actors in refugee management. Rohingya women are considered a group with many vulnerabilities and require special attention from the government. The aim of this study is to examine how the Aceh government, particularly the Pidie Regency government, is politically and morally responsible for supporting the resilience of refugee women and to identify the challenges it faces in balancing international humanitarian demands with local social changes. This study uses a descriptive qualitative approach with techniques Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and document studies. The analytical framework of this study is based on Richard Falk's State Responsibility theory and Carol Gilligan's Feminist Ethics of Care. The results of the study indicate that the involvement of local governments is still administrative and reactive, and there are no specific policies aimed at assisting and protecting female refugees. Due to the lack of direct government intervention, Rohingya women primarily rely on support from civil society organizations and international agencies. This study suggests that the role of local governments should be enhanced through more gender-responsive, collaborative, and sustainable policies to ensure that Rohingya women refugees are protected and able to survive. Keywords: Government Responsibility, resilience, Rohingya women refugees, Aceh