Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi oleh tidak terealisasinya pembayaran Tunjangan
Kinerja (TC) bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Besar tahun 2024,
meskipun secara normatif telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 29
Tahun 2022. Ketidakterlaksanaan tersebut menimbulkan indikasi adanya kesenjangan
antara kebijakan normatif dan realisasi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penganggaran
alokasi dana APBK untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Kuta Baro serta mengkaji
dinamika politik anggaran yang memengaruhi tidak terealisasinya TC tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap
informan yang terdiri dari pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dan instansi
terkait lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori politik anggaran dari
Aaron B. Wildavsky dan konsep evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, usulan TC telah
diajukan melalui mekanisme perencanaan berjenjang. Namun, dalam tahap finalisasi
anggaran, alokasi TC tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas fiskal, penyesuaian
prioritas anggaran daerah, serta dinamika preferensi politik dalam proses pembahasan
anggaran.
Kesimpulannya, ketidakterlaksanaan TC bukan semata persoalan teknis
administratif, melainkan mencerminkan dinamika politik anggaran yang belum
sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan kesejahteraan tenaga kesehatan di tingkat
pelayanan dasar.


Kata Kunci: Politik Anggaran, APBK, Tunjangan Kinerja, Tenaga Kesehatan, Evaluasi
Kebijakan.

ABSTRACT This research is motivated by the failure to pay Performance Allowances (TC) for healthcare workers at the Aceh Besar District Health Center (Puskesmas) in 2024, despite being normatively regulated in Aceh Besar Regent Regulation Number 29 of 2022. This failure to implement the policy indicates a gap between normative policies and fiscal realization in the Regency Budget (APBK). This study aims to analyze the budgeting process for allocating APBK funds for healthcare workers at the Kuta Baro Community Health Center and examine the political dynamics of budgeting that influenced the failure to pay the TC in 2024. This research used a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation with informants from the Puskesmas, the Health Office, the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), and other relevant agencies. The analysis was conducted using Aaron B. Wildavsky's budget politics theory and William N. Dunn's concept of public policy evaluation. The results indicate that procedurally, the TC proposal was submitted through a multi-level planning mechanism. However, during the budget finalization stage, the TC allocation was not included in the 2024 Budget Implementation Document (DPA). This was influenced by limited fiscal capacity, adjustments to regional budget priorities, and the dynamics of political preferences during the budget deliberation process. In conclusion, the failure to implement the TC is not merely an administrative technical issue, but rather reflects the dynamics of budget politics that are not fully responsive to the welfare needs of healthcare workers at the primary care level.