Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan ketentuan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu penanganan yang cepat dan perlindungan di setiap tahapan penanganan perkara. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak menunjukan adanya kendala atau hambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis, menjelaskan pendekatan viktimologis dalam perlindungan hukum yang diberi, serta menjelaskan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya mewujudkan perlindungan yang efektif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan dan data sekunder dihimpun dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis di wilayah hukum Polresta Banda Aceh telah dilaksanakan melalui upaya represif, antara lain melalui penanganan cepat terhadap tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pemberian perlindungan pada setiap tahapan pemeriksaan, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga penyidik yang berkompeten, minimnya sarana rehabilitasi, dan kuatnya stigma sosial terhadap korban dan keluarganya. Selain itu, pendekatan viktimologis belum sepenuhnya diterapkan, sehingga pemenuhan hak serta pemulihan psikologis dan sosial anak sebagai korban belum terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Disarankan untuk aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Polresta Banda Aceh, memperkuat upaya perlindungan hukum dengan mengintegrasikan perspektif viktimologis dalam setiap tahapan penanganan perkara. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak sebagai korban pelecehan seksual sesama jenis.

Pursuant to the provisions of Article 59A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it is stipulated that every child as referred to in Article 59 paragraph (1) is entitled to special protection, namely prompt handling and protection at every stage of case processing. However, in practice, the implementation of these provisions at the investigation stage within the jurisdiction of the Banda Aceh Resort Police (Polresta Banda Aceh) in cases of same-sex sexual abuse against children indicates the existence of obstacles or constraints. This study aims to explain the protection afforded to children as victims of same-sex sexual abuse, to elaborate the victimological approach in the provision of such legal protection, and to identify the obstacles encountered by law enforcement officials in realizing effective protection within the jurisdiction of Polresta Banda Aceh. The research method employed is an empirical juridical approach, combining primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with respondents and informants, while secondary data were collected through library research on statutory regulations, legal literature, scientific articles, and relevant journals. All data were analyzed using a descriptive qualitative method to obtain a comprehensive overview of the implementation of legal protection for children as victims of same-sex sexual abuse. The results of the study indicate that legal protection for children as victims of same-sex sexual abuse within the jurisdiction of Polresta Banda Aceh has been implemented through repressive measures, including prompt handling of criminal offenses by the Women and Children Protection Unit (PPA), the provision of protection at every stage of examination, and coordination with relevant institutions. However, its implementation has not been optimal due to several constraints, including the limited number of competent investigators, the lack of rehabilitation facilities, and the strong social stigma against victims and their families. Furthermore, the victimological approach has not been fully applied, resulting in the suboptimal and unsustainable fulfillment of rights as well as the psychological and social recovery of child victims. It is recommended that law enforcement officials, particularly investigators at Polresta Banda Aceh, strengthen legal protection efforts by integrating a victimological perspective at every stage of case handling. In addition, it is necessary to enhance the capacity of professional support personnel in order to achieve more effective legal protection for children as victims of same-sex sexual abuse.